Bawaslu: Tak Masalah Bicara Politik di Rumah Ibadah

Reporter

Caesar Akbar

Editor

Juli Hantoro

Sabtu, 28 April 2018 12:11 WIB

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu mempersilakan diskusi dan bincang-bincang politik digelar di rumah ibadah. "Tidak ada masalah membicarakan politik di tempat ibadah," ucap anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, kepada Tempo, Sabtu, 28 April 2018.

Bagja mengatakan kegiatan yang dilarang masuk ke rumah ibadah adalah kampanye politik dalam rangka pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Mengenai penindakan dan pengawasan tempat ibadah dari praktik kampanye, Rahmat Bagja menuturkan Bawaslu menunggu laporan masyarakat.

Baca juga: Moeldoko Persilakan Bahas Politik di Masjid, Asal...

Pernyataan Bagja menegaskan pernyataan Komisi Pemilihan Umum. Sebelumnya, lembaga penyelenggara pemilu itu menyatakan obrolan politik di tempat ibadah diperbolehkan, asal tidak berkaitan dengan pilkada atau pemilu. "Kalau ngobrol politik, boleh saja. Yang tidak boleh itu kampanye. Kalau dia masuk ruang lingkup definisi kampanye, berarti tidak boleh," ujar komisioner KPU, Wahyu Setiawan, kemarin.

Wahyu mengatakan membicarakan politik dan kampanye adalah dua hal yang berbeda. Politik, ucap dia, dalam artian luas dapat mencakup apa saja, bukan hanya soal pemilu. Contohnya, Wahyu berpendapat, membicarakan harga komoditas dan pemberantasan narkoba masuk dalam kategori politik.

Advertising
Advertising

"Kalau kampanye, sudah jelas. Menurut aturan, itu dilarang dilakukan di tempat ibadah," ucap Wahyu. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kampanye didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, ataupun citra diri peserta pemilu.

Baca juga: Jusuf Kalla Bolehkan Ceramah tentang Politik di Masjid, Asalkan...

Wahyu pun mengingatkan, saat ini belum masuk ke periode kampanye. Jadi, yang boleh dilakukan partai politik hanya sosialisasi internal partai politik dan pemasangan bendera.

Perbincangan soal boleh tidaknya obrolan politik di rumah ibadah muncul setelah Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menuturkan politik harus disisipkan dalam acara keagamaan dan pengajian. Hal itu disampaikan Amien dalam peringatan satu tahun Ustazah Peduli Negeri di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa lalu.

Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

15 jam lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

16 jam lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

20 jam lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

22 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

4 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

6 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

7 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

8 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya