TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri Wajid Fauzi berharap partisipasi warga Indonesia di luar negeri pada Pemilu 2019, bisa mencapai lebih dari 50 persen. Berkaca pada Pemilu 2014, partisipasi warga negara Indonesia di luar negeri hanya 33 persen dari 2.038.711 pemilih.

"Saya tidak berani menargetkan berapa. Tapi, kalau lebih 50 persen sudah merupakan peningkatan yang baik," kata Wajid seusai melaksanakan video conference pencocokan dan penelitian data pemilih secara langsung dengan perwakilan warga Indonesia di sembilan negara dari Operation Room KPU RI, Jakarta, Selasa, 17 April 2018.

Baca: Mulai Selasa Besok, KPU Gelar Coklit Serentak Pemilu 2019

Coklit serentak dilakukan di 130 kantor perwakilan RI di dalam maupun luar negeri, mulai 17 April sampai 17 Mei 2018. Adapun data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) luar negeri sebanyak 2.049.708 pemilih, sedangkan data DPT luar negeri pemilu presiden 2014 sebanyak 2.038.711 pemilih.

Jumlah Panitia Pemilihan Luar Negeri pada Pemilu 2019 sebanyak 536 orang. Coklit serentak di luar negeri itu akan dilaksanakan oleh 1.200 pantarlih, dengan perincian 598 pantarlih TPS, 463 pantarlih Kotak Suara Keliling (KSK), dan 139 pantarlih Pos.

Menurut Wajid, coklit yang dilakukan saat ini diharapkan dilakukan dengan kehati-hatian, untuk memastikan daftar pemilih tetap yang akurat. Jangan sampai, kata dia, ada warga Indonesia yang tidak terdaftar atau terdapat data ganda. "Dengan data yang akurat diharapkan partisipasi juga dapat meningkat," ujar Wajid.

Baca: Dua Alternatif KPU Soal Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

Menurut dia, minimnya partisipasi pemilih disebabkan karena warga Indonesia di luar negeri sering berpindah tempat. Sehingga, ketika dipanggil untuk memberikan hak suaranya sering kali tidak datang. "Sebab sering pindah lokasi," ujarnya.

Selain itu, Wajid melihat kendala warga Indonesia di Timur Tengah dan negara lain berbeda. Untuk negara Timur Tengah, yang sedang bergolak, penyelenggara akan bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk bisa memastikan pelaksanaan pemilu bisa berlangsung dengan baik.

"Kami tetap membentuk PPLN di negara yang terkendala keamanan. Kami harap warga Indonesia juga aktif," ujarnya.