Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat berpidato di depan pendukungnya di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, 1 April 2018. TEMPO/Friski Riana
TEMPO.CO, Jakarta-Partai Keadilan Sejahtera atau PKS belum pasti mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2019. Padahal, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu telah menyatakan siap untuk dicalonkan sebagai capres lagi.
Direktur Pencapresan Dewan Pimpinan Pusat PKS Suhud Alynudin mengatakan politik masih dinamis. Menurut dia masih ada peluang PKS mengusulkan calon presiden selain Prabowo Subianto. "Dalam politik tidak ada yang pasti," ujar Suhud saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 12 April 2018.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partainya resmi mengusung Prabowo sebagai capres. Sikap tersebut diambil setelah kader mendengar pidato Prabowo pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Partai Gerindra. Dalam pidato itu, Prabowo mengatakan menerima mandat menjadi capres dan segera bergerak membangun koalisi.
Setelah pidato pembukaan sekaligus penerimaan mandat, kata Muzani, Prabowo memerintahkan semua kader turun untuk memenangkan pemilu. Sebanyak 34 Ketua DPD Provinsi Partai Gerindra, 529 Ketua DPC Kabupaten, dan 2.785 anggota DPRD Kabupaten/Kota hadir dalam rapat tersebut.
Muzani menuturkan seluruh pengurus daerah secara bergantian menyampaikan keinginannya agar Prabowo maju sebagai capres. Sehingga, atas dasar aspirasi tersebut, partai berlogo kepala burung Garuda itu pun secara resmi mencalonkan Prabowo.
Meski demikian situasi politik masih dinamis. Kamis siang tadi miasalnya, PKS menerima kunjungan dari Relawan Selendang Putih Nusantara, kelompok yang mendukung Gatot Nurmantyo untuk maju sebagai capres. Suhud mengatakan partainya menerima masukan dari Selendang Putih dan akan memperhitungkan aspirasi tersebut.
Suhud juga mengatakan bahwa PKS juga berpeluang bergabung dengan poros lain selain poros Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Tim komunikasi PKS, kata dia, masih mencoba berkomunikasi dengan sejumlah partai, misalnya Demokrat dan Partai Amanat Nasional untuk menjajagi poros baru. "Itu salah satu kemungkinan yang dikaji. Masih ada waktu 2-3 bulan ke depan," ujarnya.
