Saat Tito Karnavian Takut Pidatonya Dipotong dan Diviralkan

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Amirullah

Minggu, 4 Maret 2018 08:25 WIB

Kepala Kepolisian RI Jendral Tito Karnavian, saat silaturahim ke Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 3 Maret 2018. TEMPO/Taufiq Siddiq.

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jendral Tito Karnavian kini lebih berhati-hati untuk berbicara tentang suatu kelompok di depan umum. Dia takut pidatonya akan menimbulkan masalah karena dipotong dan diviralkan.

"Saya sekarang kadang-kadang ada takut-takutnya bicara," kata Tito saat bersilaturahmi ke Persatuan Tarbiyah Islamiyah, di Jakarta, Sabtu 3 Maret 2018.

Baca juga: Pidato Tuai Polemik,Jenderal Tito Karnavian Minta Maaf

Beberapa waktu lalu pidato Tito dalam acara Nahdlatul Ulama menjadi viral. Dalam pidatonya itu, dia meminta jajaran kepolisian untuk bersinergi hanya dengan NU dan Muhammadiyah. Sebab, NU dan Muhammadiyah adalah pendiri dan setia mebgawal negara.

"Saya takut pidato saya dipotong-potong lagi," ujar Tito yang sontak mengundang tawa para tamu silaturahmi tersebut. "Tapi kalau di sini saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ada yang akan niat mempolitisir pidato saya," Tito menambahkan.

Advertising
Advertising

Padahal, lanjut Tito, pidato yang menjadi viral tersebut setahun lalu, Februari 2017. Saat itu dia berpidato selama 26 menit tentang peran ulama dalam perjuangan kemerdekaan. "Saya sudah tahu siapa yang memotongnya lalu memviralkannya," katanya.

Baca juga: Berkunjung ke Ormas Islam, Tito Karnavian Bicara Keamanan Pilkada

Tito menambahkan, pemotong video tersebut memang sengaja memotong video itu untuk menjatuhkan nama Polri menjelang pilkada 2018.

Namun Tito juga mengaku banyak mendapat hikmah dari kejadian itu. Seperti untuk lebih berhati-hati lagi dalam berbicara di depan umum. "Hikmah lainnya saya lebih sering sekarang bertemu ulama dan ormas-ormas Islam," ujar Tito.

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

7 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

7 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

7 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

7 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

7 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

20 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

22 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

34 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

34 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

35 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya