Bawaslu Perintahkan Partai Turunkan Baliho Bergambar Ketua Umum

Reporter

Editor

Selasa, 27 Februari 2018 16:56 WIB

Ketua Bawaslu Abhan didampingi anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Mochammad Afifuddin membacakan putusan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan 10 partai politik terhadap proses pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019 di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, 15 November 2017. Pada sidang tersebut Bawaslu mengabulkan gugatan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu yang diajukan Partai Idaman, PBB, dan PKPI. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memerintahkan partai peserta pemilu untuk menurunkan semua baliho dan spanduk bergambar ketua umum partai.

"Semua spanduk dan baliho yang bergambar ketua umum parpol peserta Pemilu 2019 harus diturunkan. Segera diturunkan," ujar anggota Bawaslu M Afifuddin di kantornya, Jakarta Pusat pada Selasa, 27 Februari 2018.

Hingga saat ini, sudah ada beberapa partai politik yang menampilkan spanduk dan baliho bergambar ketua umum dan pejabat partai lainnya. Di antaranya reklame Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Reklame itu tertulis "Muhaimin Iskandar Cawapres 2019".

Selain itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menampilkan ketua umumnya, M Romahurmuziy dalam reklame bertuliskan "Mari Bersatu Membangun Indonesia".

Advertising

Afifuddin mengatakan, reklame-reklame tersebut melanggar Undang-Undang Pemilu 7 Tahun 2017 tentang iklan kampanye. Menurut dia, reklame bergambar ketua umum partai politik merupakan salah satu bentuk citra diri partai politik.

"Saat ini definisi kampanye bukan hanya untuk menyampaikan visi misi, melainkan juga memasukkan definisi citra diri. Citra diri yang dimaksud bisa berupa foto orang dan logo parpol (partai politik)," kata Afifuddin.

Afifuddin menuturkan, Bawaslu akan memberikan teguran kepada partai yang menampilkan reklame-reklame tersebut. Bila sanksi tegurannya diacuhkan, kata Afifuddin, partai politik terakait akan diberikan sanksi adminsitratif.

"Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur ancaman pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12.000,000," kata Afifuddin.

Adapun masa kampanye Pemilu dimulai pada 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Selanjutnya, masa tenang pemilu 2019 akan berlangsung pada pada 14-16 April 2019. Pemungutan suara dilakukan tanggal 17 April 2019.