Sering Bareng Jokowi, Romy: Bentuk Loyalitas PPP Sebagai Koalisi

Selasa, 20 Februari 2018 08:04 WIB

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam kunjungannya di di Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorejo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, 3 Februari 2018. Foto: Biro Pers Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PPP, Romahurmuzy alias Romy mengaku didorong pendukungnya maju mendampingi Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019. Ia membantah kedekatannya dengan Jokowi karena berharap bisa menjadi wakilnya.

"Kalau saya sering ke mana-mana sama Pak Jokowi itu adalah bagian dari saya menunjukkan bagaimana loyalitas PPP terhadap koalisi," ungkap Romy dalam rapat kerja PPP untuk pemenangan Ganjar-Yasin di Semarang, Senin 19 Februari 2018.

Menurut Romy, PPP sudah mematangkan pilihannya pada Jokowi melalui ketetapan Rakernas pada April tahun lalu. Soal wakilnya, ia mempercayakan kepada Jokowi untuk menjatuhkan pilihannya.

Baca juga: Romahurmuziy Menilai Pilkada Jawa Tengah Terlambat Panas

"Soal siapa wakil, biar Pak Jokowi yang memilih. Beliau yang lebih tahu bagaimana sosok yang dibutuhkannya, lebih tahu bagaimana orang yang bisa bekerja bersamanya," ujarnya.

Advertising
Advertising

Sebaran spanduk Romy for President menurutnya adalah hal yang wajar. Ia menganggap siapa saja boleh berkeinginan pemimpinnya turut serta menjadi menjabat posisi penting dalam skala nasional.

Romy sempat menyinggung bagaimana dulu saat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sukses saat menggandeng Jusuf Kalla (JK). Sosok JK merupakan sosok yang religius, keturunan kyai Kalla yang merupakan punggawa di Nahdatul Ulama (NU) dan bendahara pertama NU saat itu.

Baca juga: Ketua Umum PPP: Santri Wajib Berpolitik

"SBY nasionalis, Pak JK agamis. Bahkan Pak JK masih memiliki jabatan di NU Pusat sampai sekarang. Namun saat periode kedua menggandeng wakil dari kalangan lain (Boediono). Apa yang terjadi, sebulan kemudian pasca dilantik muncul kasus Century," ujar Romy.

Romy meyakini membangun negara dengan diimbangi sosok nasionalis-religius akan menguatkan nasionalisme bangsa. Terlebih PPP merupakan partai islam pertama pada masa orde baru yang mampu mendulang suara sebagai partai pemersatu umat islam.

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

7 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

10 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

14 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

17 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya