TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR saat ini sedang mengalami down syndrome. "DPR kita hari ini mengalami down syndrome pascapenangkapan Setya Novanto," kata Ari di kantor Formappi, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari 2018.

Ari mengatakan, disorientasi DPR terlihat dari adanya pengesahan revisi Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang semestinya menguatkan malah melemahkan, dan semestinya membuat lembaganya terhormat tapi malah merendahkan.

Baca juga: Polri Akan Bentuk Satuan Pengamanan Khusus di Kompleks Parlemen

Ari menduga, disorientasi terjadi pasca penangkapan mantan Ketua Umum DPR Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, kata Ari, tak ada satupun politikus di DPR yang sekuat Setya Novanto. "Paling kuat di DPR bisa dicokok KPK. Nah itu disorientasi di situ. Jadi anggota DPR mengalami ketakutan akan ketidakhormatan sebagai anggota Dewan," ujarnya.

Menurut Ari, anggota DPR sedang mengalami ketakutan lantaran sepak terjang KPK dan kritik dari publik yang begitu kuat. Ia menuturkan, hal ini jelas terlihat dari output berupa UU MD3 yang terkesan terburu-buru, tanpa sosialisasi, dan tertutup. "Ketakutan ini tergambar dalam sosok DPR kita hari ini. Kita berdoa semoga anggota DPR kita memiliki kekuatan batin yang kuat," ucapnya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), I Made Leo Wiratma, mengungkapkan bahwa revisi UU MD3 tak berbobot dan kacau balau. Salah satu pasal yang disoroti adalah Pasal 122 huruf k yang memberikan kewenangan pada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengambil tindakan terhadap perorangan atau badan hukum yang merendahkan DPR dan anggotanya.

Baca juga: Soal UU MD3, Pengamat: Persekongkolan Jahat Pemerintah-DPR

Leo mempertanyakan definisi merendahkan yang dimaksud lantaran tak ada penjelasannya dalam undang-undang. "Suatu UU harus clear apa yg dimaksud pasal itu. Enggak bisa membuat penjelasan di luar uu. Jadi ini sebetulnya DPR sudah kehilangan orientasi," kata Leo.