Soal UU MD3, Pengamat: Persekongkolan Jahat Pemerintah-DPR

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas (kiri) memberi dokumen pengesahan kepada menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat rapat paripurna pembahasan revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) di Senayan, Jakarta, 12 Februari 2018. Panitia kerja (Panja) Revisi UU MD3 dan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM sepakat menambah 1 kursi pimpinan DPR, 3 di MPR dan 1 di DPD. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Arif Susanto mengatakan ucapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly soal pihak-pihak yang tidak menyetujui pengesahan undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 untuk menggugat ke Makhamah Konstitusi, dianggap tidak mengerti perundang-undangan.

“Ini dagelan yang tidak lucu,” ucap dia dalam diskusi Penyikapan RKUHP dan Revisi UU MD3 di D Hotel, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.

Baca juga: Kata Bambang Soesatyo Soal Penentangan UU MD3

Arif mengatakan dengan disahkannya UU tersebut, merupakan persengkongkolah jahat antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di mana, pemerintah dan DPR memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan dengan mejadikan DPR lembaga yang memiliki kekuatan di atas hukum negara.

Menurut Arif, DPR pada periode kali ini mengalami kemunduran, dia berujar para anggota lembaga tersebut lebih buruk ketimbang anggota di masa 1999. Dengan dimasukkannya pasal baru dalam UU MD3, Arif berpendapat sebagai salah satu cara pemerintah untuk berbagi kekuasaan dengan DPR. “Ini membuat semakin jauh dari jangkauan umum dan suara kritis publik,” tutur dia.

Kemarin, dalam pengesahan tersebut Fraksi Nasional Demokrat dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memilih meninggalkan ruang rapat paripurna. Alasan dari walk out tersebut dikarenakan pengesahan UU tersebut terlalu terburu-buru dan sarat akan kepentingan pragmatis kelompok tertentu di parlemen.

Baca juga: Yasonna H Laoly: Yang Tak Setuju UU MD3 Silakan Bawa ke MK

Namun, Menteri Yassona berpendapat jika perbedaan dalam pembahasan RUU MD3 tersebut merupakan hal yang biasa dan wajar. Dia juga membuka ruang bagi pihak-pihak yang tidak setuju untuk menggugat ke MK.






Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

15 jam lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

16 jam lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

21 jam lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

1 hari lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

1 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

1 hari lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

1 hari lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

1 hari lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

1 hari lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

2 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.