Demi DPR, NasDem Minta Golkar Ambil Langkah Tepat Soal Setya

Beredar foto surat dengan tulisan tangan Setya Novanto yang meminta MKD untuk memberikan kesempatan dirinya membuktikan tidak ada keterlibatan di kasus korupsi e-KTP. Setya meminta untuk tak menonaktifkan dirinya sebagai Ketua DPR maupun selaku anggota dewan. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johny G. Plate mengatakan partainya berharap Partai Golongan Karya dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Johny, Golkar perlu memperhatikan agar DPR sebagai lembaga tinggi negara tidak terseret dalam pusaran kasus korupsi yang menjerat Setya.

"Karena ini domainnya Fraksi Golkar, ya supaya memperhatikan betul-betul agar DPR sebagai lembaga jangan sampai terseret masuk ke dalam pusaran kasus," ucap Johny melalui telepon pada Rabu, 22 November 2017.

Baca: Pengamat: Setya Novanto Mundur Tak Perlu Tunggu Jadi Terdakwa

Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR, Setya Novanto, saat ini disangka terlibat korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Setya kerap mangkir dari panggilan KPK dengan berbagai alasan, seperti sakit, menghadiri sidang untuk keperluan DPR, dan memiliki hak imunitas hukum sebagai legislator.

Desakan mencopot Setya dari jabatan Ketua DPR tak dapat diproses Mahkamah Kehormatan Dewan karena Setya belum berstatus terdakwa. Dari penjara KPK, Setya mengirimkan surat kepada Golkar dan DPR, meminta agar tak dicopot. Hasil rapat pleno Partai Golkar pun menunda mencopot Setya dari jabatan Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR hingga proses praperadilan yang dia ajukan selesai.

"Dua-duanya ini kemarin sudah mengambil keputusan. Setnov bilang lanjut. Yang kedua, Golkar bilang tunggu sampai praperadilan,” ujar Johny. Keputusan itu membuatnya seolah mati langkah. “Lha kami mau desak dari sisi mananya lagi?"

Baca juga: JK: Citra DPR Ikut Terdampak Kasus Setya Novanto

Johny berharap proses praperadilan Setya cepat selesai, agar Golkar dapat segera mengambil langkah menentukan nasib Setya. Semuanya, tutur dia, kembali kepada proses hukum. “Agar masalah ini menjadi terang benderang."

NasDem, kata Johny, telah memberikan imbauan kepada Golkar dan Setya. Golkar harus memperhatikan posisi DPR sebagai lembaga tinggi negara yang harus dijaga marwahnya. “Kalau Pak Setya Novanto memang mau berkonsentrasi pada masalah pribadinya, lebih baik fokus."






Anggota DPR: Batas Garis Kemiskinan Perlu Ditinjau Ulang

1 hari lalu

Anggota DPR: Batas Garis Kemiskinan Perlu Ditinjau Ulang

Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem dari US$ 1,9 menjadi US$ 2,15 per-kapita per-hari.


Legislator Minta PSSI Aktif Selesaikan Prahara Kanjuruhan

2 hari lalu

Legislator Minta PSSI Aktif Selesaikan Prahara Kanjuruhan

Pendekatan pembinaan dan pendidikan kepada pecinta bola dan para pendukung sebuah klub di Indonesia harus diubah secara fundamental.


Alien Mus: Potensi Sumber Daya Ikan Indonesia Melimpah

4 hari lalu

Alien Mus: Potensi Sumber Daya Ikan Indonesia Melimpah

Nelayan perlu mendapat pembinaan dan bantuan agar bisa memberi nilai tambah produk perikanan.


Puan: DPR Hijau Aksi Nyata Perangi Krisis Iklim

4 hari lalu

Puan: DPR Hijau Aksi Nyata Perangi Krisis Iklim

DPR akan menerapkan pelatihan iklim untuk anggota parlemen dan staf.


Taman Energi DPR Bentuk Kampanye Pembangunan Berkelanjutan

4 hari lalu

Taman Energi DPR Bentuk Kampanye Pembangunan Berkelanjutan

Taman Energi itu dapat memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di gedung DPR.


Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

5 hari lalu

Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

Pemerintah pusat dan fraksi-fraksi di DPR diharapkan memperhatikan pentingnya RUU Daerah Kepulauan.


Hafiz Thohir: Sistem QRIS Bantu UMKM

8 hari lalu

Hafiz Thohir: Sistem QRIS Bantu UMKM

Sistem Pembayaran terus berevolusi dengan tiga unsur penggerak yaitu inovasi teknologi & model bisnis, serta tradisi masyarakat & kebijakan otoritas.


Komisi IV Tegaskan Permentan 10/2022 Tidak Hapus Pupuk Subsidi

10 hari lalu

Komisi IV Tegaskan Permentan 10/2022 Tidak Hapus Pupuk Subsidi

Permentan 10/2022 mengatur jenis pupuk subsidi yang difokuskan hanya pada urea dan NPK.


DPR Apresiasi Program dan Kegiatan BPIP

13 hari lalu

DPR Apresiasi Program dan Kegiatan BPIP

BPIP meminta dukungan kepada DPR terkait tambahan anggaran karena banyak program tambahan pada 2023.


Gus Muhaimin Ingatkan Pentingnya Belanja Produk Dalam Negeri

13 hari lalu

Gus Muhaimin Ingatkan Pentingnya Belanja Produk Dalam Negeri

Menurut perhitungan BPKP dan BPS jika 40 persen belanja pemerintah untuk membeli produk lokal dapat menumbuhkan ekonomi sebesar 1,7 persen.