TEMPO.CO, Jakarta - Fredrich Yunadi telah mencabut pengajuan praperadilan sebelum sidang pokok perkaranya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kamis, 8 Februari 2018.

"Kemarin, sudah saya perintahkan kuasa hukum untuk mencabut praperadilan," kata Fredrich seusai sidang pokok perkaranya di Pengadilan Tipikor, Kamis.

Baca juga: Dipecat Peradi Jadi Advokat, Fredrich Yunadi Siap Ajukan Banding

Sidang praperadilan yang diajukan Fredrich sempat digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin lalu. Namun sidang ditunda lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hadir.

Menurut Fredrich, KPK sengaja membuat kasusnya seperti tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, Setya Novanto. Sidang praperadilan berpacu dengan sidang pokok perkara sehingga gugatan praperadilan otomatis gugur.

"Karena saya tahu itu sia-sia. Ini sengaja dibuat KPK seperti kasus Pak Novanto," ujar Fredrich.

Fredrich pun menuding KPK tidak berani berhadapan dengannya di sidang praperadilan. "Kalau KPK punya nyali, hadapi saya di praperadilan, dong," ucapnya.

Adapun juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pihaknya sama sekali tidak pernah bermaksud menggugurkan praperadilan Fredrich, melainkan ada beberapa hal yang membuat KPK meminta hakim menunda sidang praperadilan Fredrich.

Sebab, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan KPK terkait dengan praperadilan tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan KPK atas perkara kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Setya itu. "Misalnya, koordinasi dengan ahli yang perlu diajukan dan bukti-bukti yang juga masih perlu dianalisis," tutur Febri, 5 Februari 2018.

Sesaat setelah sidang pokok kasus menghalangi penyidikan KPK dibuka pada pukul 10.15 hari ini, Fredrich sempat memohon kepada ketua majelis hakim memberikan waktu agar dirinya dapat menjelaskan ihwal peristiwa penahanannya oleh KPK, yang menurut dia tidak sesuai dengan aturan.

"Supaya formilnya jelas, Yang Mulia," kata Fredrich.

"Ada waktunya Saudara menyampaikan keberatan, tapi mohon maaf tidak bisa diterima saat ini," ujar ketua majelis hakim.

Setelah permohonannya ditolak majelis hakim, sidang pembacaan dakwaan dengan Nomor Perkara 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst atas terdakwa Dr Fredrich Yunadi SH, LLM, MBA pun dilanjutkan.

Fredrich Yunadi didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara.