TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto membantah jika partai politiknya memiliki kaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang jelas-jelas dilarang di Indonesia. Oleh karena itu, kata dia, sangat tidak mungkin kader PDI Perjuangan menjadi kader PKI.

"Di dalam AD/ART partai kami, kader yang memiliki keanggotaan partai lain saja dipecat, apalagi anggota PKI ," kata Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Rabu, 7 Februari 2018.

Hal tersebut diungkapkan Hasto saat bersaksi di sidang kasus ujaran kebencian dengan tersangka Alfian Tanjung terkait cuitannya yang menuduh 85 persen kader PDIP adalah kader Partai Komunis Indonesia (PKI) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 7 Februari 2018.

Baca juga: PDIP Tersinggung Ucapan Wakil Ketua Gerindra, Kaji Jalur Hukum

Hasto mengatakan, cuitan Alfian tersebut berdampak sangat luas dan negatif terhadap PDI Perjuangan. Salah satunya terkait pemenangan Pilkada Banten 2017. "Kami melakukan kajian terhadap Pilkada Banten, dampaknya (cuitan terdakwa) sangat serius," kata Hasto.

Tidak hanya soal pilkada, kata Hasto, para kader partai juga banyak mendapat pertanyaan terkait cuitan Alfian tersebut.
Oleh karenanya, kata Hasto, cuitan Alfian Tanjung yang menuding bahwa 'PDIP 85% isinya kader PKI' adalah fitnah yang keji, merugikan nama baik PDIP.

Dalam kesaksiannya, Hasto didampingi Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah, Habib Abdul Aziz Al Katiri dari Semarang dan Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi).

Baca juga: Demi Sejarah, Politikus PDIP Ini Tetap Ingin Negara Rehabilitasi Soekarno

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Surat Edaran ditandatangani tertanggal 2 Februari 2017, yang menegaskan PDI Perjuangan adalah partai yang berdasarkan ideologi Pancasila dan memegang teguh prinsip Ketuhanan serta tidak memiliki kaitan apapun dengan PKI dan komunisme.