Demi Sejarah, Politikus PDIP Ini Tetap Ingin Negara Rehabilitasi Soekarno  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perayaan ulang tahun Partai Komunis Indonesia dirayakan besar -besaran digelar, Presiden Sukarno terlihat mesra berdampingan dengan Ketua Partai Komunis Indonesia D.N Aidit pada 23 Mei 1965. wikipedia. org

    Perayaan ulang tahun Partai Komunis Indonesia dirayakan besar -besaran digelar, Presiden Sukarno terlihat mesra berdampingan dengan Ketua Partai Komunis Indonesia D.N Aidit pada 23 Mei 1965. wikipedia. org

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyatakan permintaan maaf pemerintah kepada keluarga Presiden RI pertama Soekarno adalah bentuk pelurusan sejarah sebagai upaya merehabilitasi nama sang proklamator dari keterkaitannya dengan Gerakan 30 September 1965/PKI.

    "Kemarin Ketua Fraksi PDIP Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ahmad Basarah) meminta merehabilitasi nama Bung Karno. Itu bagian pelurusan sejarah. Pemerintah belum memberikan pelurusan. Selama ini, nama Bung Karno selalu dikaitkan tentang G30S/PKI, dan meminta maaf itu bagian pelurusan kita," ucapnya di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2015.

    Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat itu mengaku tidak pernah mendorong-dorong pemerintah agar meminta maaf kepada keluarga Soekarno. Namun, menurut Masinton, bagi PDIP, harus ada bentuk pelurusan sejarah atas nama baik Bung Karno.

    "Di berbagai literatur sejarahm, nama Bung Karno masih dikaitkan (G30S/PKI). Negara harus mengklarifikasi itu," ujar Masinton.

    Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah membuka wacana agar pemerintah meminta maaf kepada keluarga Soekarno.

    Menurut Basarah, akibat peristiwa G30S/PKI, kekuasaan Presiden Soekarno dicabut melalui TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 dengan tuduhan mendukung G30S.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.