TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aktivis Pergerakan Islam Bersatu (API Bersatu) melayangkan surat untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara siang ini. Surat itu berisi desakan agar Presiden Jokowi mengevaluasi Kepala Polisi Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Kita akan bersama-sama ke Istana untuk menyampaikan surat perihal tuntutan bahwa kami kecewa dengan pernyataan Kapolri yang viral di media sosial," kata Ketua API Asep Syaripudin di Masjid Cut Meutia, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari 2018.

Baca juga: Pidato Tuai Polemik,Jenderal Tito Karnavian Minta Maaf

Video yang dimaksud Asep yakni saat Tito menyampaikan pidato di kantor Pengurus Besar NU pada 2016 lalu. Dalam pidatonya, Tito dinilai menegasikan ormas lain selain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mendirikan negara Indonesia.

Selain itu, pernyataan Tito lain yang dipermasalahkan adalah tentang imbauan agar masyarakat tak bekerjasama dengan ormas lain selain NU dan Muhammadiyah. Selanjutnya, Tito juga dinilai ormas lain diluar keduanya malah ingin merusak NKRI. "Tiga kalimat ini sangat provokatif," kata Asep.

Asep mengatakan, jika nantinya Kapolri telah meminta maaf, pihaknya tetap menuntut Jokowi untuk mengevaluasi. "Semua ini harus dievaluasi kalau misal sudah dievaluasi Pak Tito dilanjutkan ya silahkan," katanya.

Surat tersebut kemudian diterima oleh petugas bagian penyuratan Sekretariat Negara atas nama Subandi sore ini. Beberapa tokoh yang ikut mengantarkan surat adalah Bernard Abdul Jabar, Selamet Maarif, Bondan Seto, Buchory Muslim dan Usama Hisyam.

Baca juga: Wakapolri: Kapolri sudah Klarifikasi Pidatonya ke Ormas-ormas

Beberapa organisasi yang tergabung dalam API Bersatu yakni Perkumpulan Pengusaha Muslim Indonesia (PPMI), Bang Japar, Front Pembela Islam dan beberapa organisasi yang ikut Persaudaraan Alumni 212 lainnya.

Selain mengajukan surat ke Jokowi, Asep mengatakan pihaknya juga akan melayangkan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dia berharap DPR akan mengawasi Presiden Jokowi dalam mengawasi evaluasi Tito Karnavian.