Wakapolri: Kapolri sudah Klarifikasi Pidatonya ke Ormas-ormas

Reporter

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian saat memimpin pelantikan Wakapolri yang baru di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, 10 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan bahwa pidato Kapolri Jenderal Tito Karnavian dua tahun lalu terkait organisasi masyarakat atau ormas Islam yang pro-Pancasila hanya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang beredar itu tidak utuh. Wakapolri menegaskan ada bagian dari pidato itu yang dipenggal.

"Beliau (Kapolri) sudah klarifikasi dan maraton menemui pihak-pihak dan ormas Islam, meluruskan pidato tersebut," ujarnya di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018.

Baca: Wasekjen MUI Minta Kapolri Tito Karnavian Minta Maaf Soal Pidato

Video berisi pidato Tito pada 2016 sempat viral dan menuai protes. Dalam video tersebut, Tito menyatakan bahwa ormas NU dan Muhammadiyah yang layak didukung karena berjasa kepada Indonesia serta pro-Pancasila.

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Islam (MUI) Tengku Zulkarnain meminta Tito meminta maaf. Zulkarnain juga menuntut Tito mencabut pernyataannya, yang seolah hanya menganggap NU dan Muhammadiyah sebagai ormas yang layak didukung. Sebab, menurut dia, ucapan Tito itu telah menyakiti umat Islam.

Baca: Soal Pidato Tito Karnavian, Azyumardi: Banyak Tokoh Buta Sejarah

Zulkarnain, bahkan kemudian menulis surat terbuka melalui akun Facebook-nya terkait dengan pidato Tito Karnavian tersebut. Dalam suratnya, Zulkarnain mengaku kecewa atas pernyataan Tito tersebut.






Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

1 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

7 hari lalu

Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

Kepala daerah perempuan ini dinilai berhasil memimpin daerahnya, meskipun mereka harus menghadapi banyak kendala.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

8 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

8 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

9 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

9 hari lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

Gubernur Papua Lukas Enembe mengusulkan pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi, menurutnya sekaligus sesuai dengan jumlah wilayah adat di Papua.


Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

10 hari lalu

Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan nama calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan belum sampai ke dia.


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

12 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

17 hari lalu

Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

PPATK memblokir rekening Gubernur Papua Lukas Enembe. Uang sebesar Rp 61 miliar disebut berasal dari Dana Otsus Papua dan setoran sejumlah bupati.


Pengacara Lukas Enembe Sebut Kliennya Kantongi Izin ke Luar Negeri Untuk Berobat

17 hari lalu

Pengacara Lukas Enembe Sebut Kliennya Kantongi Izin ke Luar Negeri Untuk Berobat

Lukas Enembe disebut mengantongi izin berobat ke luar negeri sebelum keluarnya permohnan cekal dari KPK.