Wasekjen MUI Tetap Tuntut Kapolri Tito Karnavian Minta Maaf

Reporter

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis (kanan), Kadiv humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto (kiri) dan KaroPenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal (kedua kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meresmikan Gedung Promoter di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, 19 Januari 2018. ANTARA FOTO/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain belum menerima penjelasan dari Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian soal pidatonya yang menuai protes. Zulkarnain tetap menuntut Tito untuk meminta maaf kepada seluruh organisasi masyarakat Islam di Indonesia.

“Saya minta untuk minta maaflah. Yang penting selain klarifikasi minta maaflah kalau memang tujuannya bukan itu,” kata Zulkarnain ketika dihubungi Tempo pada Kamis, 1 Februari 2018.

Baca: Soal Pidato Tito Karnavian, Azyumardi: Banyak Tokoh Buta Sejarah

Sebelumnya, Tito telah memberikan penjelasan soal pidatonya yang diprotes karena seolah tidak menganggap ormas Islam selain Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dalam kunjungannya ke Kantor Pengurus Besar NU (PBNU), Rabu, 31 Januari 2018, Tito menyebutkan bahwa dirinya tak berniat memutus hubungan dengan ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah. Rekaman pidato itu, kata Tito, juga dipotong dari durasi sebenarnya, sehingga menimbulkan reaksi buruk.

“Itu sebetulnya kata sambutan lebih kurang 26 menit, tapi dipotong dua menit dan dalam dua menit itu mungkin ada bahasa yang membuat beberapa pihak kurang nyaman,” kata Tito.

Tito juga sebelumnya berencana untuk mengumpulkan sejumlah ormas Islam untuk mengklarifikasi soal pidatonya itu. Namun, menurut Zulkarnain, pertemuan itu belum terlaksana.

Baca: Ketua MUI: Pidato Tito Karnavian Tak Nafikan Ormas Islam

Zulkarnain, mengatakan, Tito berencana menyambangi kantor MUI hari ini untuk memberi penjelasan soal pidatonya. Namun, kata Zulkarnain, kemungkinan pertemuan itu diundur karena Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin berhalangan. “Kita tunggu saja lah pertemuan itu. Kami mau mendengar langsung klarifikasinya bagaimana,” ucap Zulkarnain.

Ma’ruf Amin sebelumnya juga telah meluruskan soal pidato Tito kepada Zukarnain. Menurut Ma’ruf, Tito tidak bermaksud menafikan ormas Islam selain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. "Dia sudah paham, sudah tak ada masalah, sudah diklarifikasi," kata Ma’ruf.

Video yang berisi pidato Tito Karnavian pada 2016 lalu, sempat viral dan menuai protes. Zulkarnain bahkan menulis surat terbuka melalui akun Facebook-nya terkait dengan pidato Tito tersebut. Dalam suratnya, Zulkarnain mengaku kecewa atas pernyataan Tito, yang seolah tidak menganggap perjuangan ormas Islam lain.






Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

3 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

9 hari lalu

Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

Kepala daerah perempuan ini dinilai berhasil memimpin daerahnya, meskipun mereka harus menghadapi banyak kendala.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

10 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

10 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

11 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

11 hari lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

Gubernur Papua Lukas Enembe mengusulkan pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi, menurutnya sekaligus sesuai dengan jumlah wilayah adat di Papua.


Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

12 hari lalu

Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan nama calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan belum sampai ke dia.


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

14 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

19 hari lalu

Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

PPATK memblokir rekening Gubernur Papua Lukas Enembe. Uang sebesar Rp 61 miliar disebut berasal dari Dana Otsus Papua dan setoran sejumlah bupati.


Pengacara Lukas Enembe Sebut Kliennya Kantongi Izin ke Luar Negeri Untuk Berobat

19 hari lalu

Pengacara Lukas Enembe Sebut Kliennya Kantongi Izin ke Luar Negeri Untuk Berobat

Lukas Enembe disebut mengantongi izin berobat ke luar negeri sebelum keluarnya permohnan cekal dari KPK.