Kisruh Alumni 212, Dahnil Anzar: Stop Politisasi Keikhlasan Umat

Reporter

Friski Riana

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 30 Januari 2018 14:47 WIB

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak usai diperiksa di Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai kasus Penyidik Senior KPK Novel Baswedan, Jakarta, 22 Januari 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai kemunculan lembaga yang mengatasnamakan alumni 212 sebagai bentuk politisasi keikhlasan umat muslim. "Saran saya stop politisasi keikhlasan umat itu melalui pelembagaan 212 lah segala macam. Itu yang kami enggak bersepakat," kata Dahnil di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Januari 2018.

Dahnil menjelaskan, 212 adalah simbol keikhlasan umat atas peristiwa penistaan agama yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, atas ucapannya yang menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51. Aksi tersebut dilaksanakan di Lapangan Monas, pada 2 Desember 2016, dengan menggelar doa bersama dan salat Jumat.

Baca juga: PDIP Berharap Alumni 212 Memberi Pernyataan Menyejukkan

Dahnil menuturkan, banyak warga Muhammadiyah datang ke Jakarta untuk mengikuti aksi damai 212. Kedatangan itu, kata dia, tidak berkaitan dengan politik di Jakarta yang bertepatan dengan pemilihan kepala daerah DKI 2017. "Enggak ada kaitan politik apakah Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan) harus menang pada saat itu. Enggak ada. Mereka datang sakit hati karena ada penistaan agama," ujarnya.

Menurut Dahnil, simbol 212 yang dibelokan menjadi kepentingan politik melalui kemunculan alumni-alumni, justru membuat umat muslim terpecah. Lembaganya, kata Dahnil, sudah sejak awal mengimbau pada warga Muhammadiyah agar tidak perlu datang dalam reuni 212. "Itu simbol saja. Imbauan bahwa stop menggunakan keikhlasan umat untuk kepentingan politik," katanya.

Advertising
Advertising

Setelah aksi damai berakhir dan tuntutan peserta aksi terpenuhi dari putusan hakim terhadap Ahok, muncul kelompok masyarakat yang terlibat aksi 212 menyebut diri sebagai Alumni 212. Belakangan, kelompok ini terpecah karena adanya perbedaan sikap. Misalnya, baru-baru ini juru bicara Front Pembela Islam Slamet Ma'arif mengubah nama Presidium Alumni 212 menjadi Persaudaraan Alumni 212.

Baca juga: Alumni 212 Punya Misi Kalahkan Calon dari Partai Merah di Pilkada

Perbedaan sikap di antara alumni 212 memang bukan kali ini saja terjadi. Massa jebolan aksi 212 ini sebelumnya juga berbeda sikap soal pembentukan Garda 212. Garda itu dibentuk untuk memberi akses kepada alumni 212 agar bisa terjun menjadi calon anggota legislatif. Garda 212 dimotori oleh Ansufri Idrus Sambo, yang pernah menjabat sebagai Ketua Presidium Alumni 212.

Berita terkait

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

20 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

1 hari lalu

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

2 hari lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

2 hari lalu

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

3 hari lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

4 hari lalu

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

5 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

5 hari lalu

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi rencana Menteri Bahlil Lahadalia membagikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

11 hari lalu

Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti buka suara terkait jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

12 hari lalu

Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

Program ini berupaya membangun 'Green Movement' dengan memperbanyak amal usaha Muhammadiyah untuk mulai memilah dan memilih sumber energi bersih di masing-masing bidang usaha.

Baca Selengkapnya