TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atau Prabowo-Gibran telah dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada Ahad, 20 Oktober 2024. Presiden Prabowo juga telah melantik kabinetnya, Kabinet Merah Putih, pada Senin, 21 Oktober.
Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah mengucapkan selamat atas pelantikan Prabowo-Gibran dan mendoakan mereka agar bisa menjalankan mandat rakyat sejalan dengan isi sumpah yang dibacakan.
“Utamakan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan diri dan kelompok sendiri. Diharapkan kabinet terpilih benar-benar dapat membantu sepenuhnya kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang bekerja dan berkhidmat seutuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangannya di Jakarta pada Ahad seperti dikutip dari Antara.
Dia mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pidato Prabowo di hadapan sidang MPR RI yang mengandung komitmen, pandangan, dan sikap tegas untuk menjaga konstitusi. Juga soal penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kedaulatan pangan, menghadapi kemiskinan, politik luar negeri yang bebas aktif, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, dan menegakkan kedaulatan Indonesia.
“Demikian halnya ajakan agar berani menghadapi masalah, tantangan, ancaman, kesulitan dan gangguan yang dihadapi Indonesia. Presiden juga mengingatkan seluruh pejabat negara dan para pemimpin negeri agar membela kepentingan rakyat di atas segalanya,” ujarnya.
Haedar juga mengatakan penghargaan Presiden Prabowo atas jasa para pahlawan dan rakyat maupun prestasi para presiden sebelumnya sejak Presiden Sukarno hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan jiwa kenegarawanan.
“Tradisi besar untuk saling menghargai antarpemimpin bangsa sesuai kiprahnya masing-masing yang spesifik dan penting dalam sejarah perjuangan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia,” tuturnya.
Dia berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mewujudkan kemajuan Indonesia sejalan dengan Asta Cita. Sikap menghargai pihak mana pun untuk tidak mengganggu Indonesia, sebagaimana Indonesia tidak akan mengganggu pihak luar, adalah wawasan sekaligus sikap kesatria berjiwa prajurit pejuang dalam menjaga NKRI yang bersatu dan berdaulat.
“Kami berharap pula agar pengelolaan sumber daya alam, investasi, dan kerja sama dengan pihak luar tetap bertumpu di atas prinsip Indonesia berdaulat. Seluruh penjuru Tanah Air dan rakyat Indonesia benar-benar harus dilindungi dari segala bentuk intervensi dan praktik neokolonialisme yang merugikan masa depan Indonesia,” kata Haedar.
Selanjutnya, PBNU ajak masyarakat mendukung pemerintahan Prabowo…
