Bupati Kebumen Bantah Menerima Gratifikasi

Reporter

M Yusuf Manurung

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 23 Januari 2018 20:18 WIB

Febri Diansyah. TEMPO/Dwi Narwoko

TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad mengatakan telah mengetahui penetapan tersangka atas dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam rapat dinas yang digelar pada Senin, 22 Januari 2018, Yahya Fuad menyampaikan penetapan tersangkanya.

"Dihadiri seluruh pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) dan camat se-Kabupaten Kebumen," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretaris Daerah Kebumen Sukamto melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 23 Januari 2018.

Baca juga: Ijon Proyek APBD Kebumen, KPK Usut Keterlibatan Bupati

Sukamto mengatakan pimpinannya mengetahui penetapan tersangka setelah menerima surat dari KPK, Sabtu, 20 Januari 2018. Atas status tersebut, Sukamto mengatakan Mohammad Yahya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kebumen.

Walau demikian, Sukamto berujar bahwa Mohammad Yahya membantah menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut dianggap tidak terkait dengan jabatan sebagai bupati, melainkan ketika Mohammad Yahya masih berprofesi sebagai pengusaha. "Karena terjadi sebelum dilantik sebagai Bupati Kebumen," katanya.

Advertising
Advertising

Baca juga: Anak Buahnya Ditangkap, Bupati Kebumen Siap Diperiksa KPK

Sukamto mengatakan Mohammad Yahya berkeinginan untuk mengundurkan diri sebagai Bupati Kebumen. Keinginan itu dilakukan agar berfokus menjalani proses hukum dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan. "Namun saran dari para pimpinan OPD agar tetap menjalankan tugas sebagai Bupati sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," katanya.

Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

6 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

18 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

19 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya