Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. TEMPO/Fakhri Hermansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golongan Karya Airlangga Hartarto mengatakan relatif kecilnya pembiayaan partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi alasan tingginya angka korupsi. Menurut dia, opsi pembiayaan partai melalui dana swasta atau dana publik harus dikedepankan.
"Saya pikir kedua opsi harus dibuka, kita belajar (sistem pembiayaan partai) dari negara lain," kata Airlangga kepada Tempo di kediamannya di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu, 24 Desember 2017.
Airlangga mengambil contoh sistem pembiayaan partai politik di Amerika Serikat. Di sana, kata dia, ada sistem bernama pork barrel, sistem yang mengalokasikan dana pemerintah untuk proyek lokal sesuai dengan daerah pemilihan anggota legislatif.
Sebagai contoh, kata dia, di Amerika calon presiden bisa memakai dana dari pemerintah untuk kegiatan kampanye politik. Hal tersebut akan mempermudah mereka yang tidak punya cukup modal utuk terjun ke jabatan publik.
Sedangkan di Indonesia, Airlangga mengibaratkan jabatan publik seperti sebuah produk konsumsi. "Industri kecil sulit bersaing dengan perusahaan multinasional," kata pria berusia 55 tahun ini. "Mau pasang iklan saja mahal sekali."
Meski begitu, kata Airlangga, baik partai politik maupun institusi pemerintahan lainnya harus tetap mengedepankan transparansi dalam setiap penjalanan maupun pembahasan programnya. Menurut dia, konsultasi publik perlu dilakukan agar masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap program-program tersebut. "Dengan demikian rakyat merasakan kehadiran perwakilan mereka," ujar dia.
Airlangga berujar dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, opini publik menyatakan partai politik Indonesia sangat terimbas korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun ini pun telah mengungkap puluhan kasus korupsi yang melibatkan kader-kader partai.
Misalnya, mantan Bupati Nganjuk Taufiqqurahman yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Supriono, serta anggotaDewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Golkar Markus Nari.
Kasus mantan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus mantan Ketua DPR Setya Novanto menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Setya diduga melakukan korupsi dana proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP.
Tak Khawatirkan Dampak Konflik Iran-Israel, Airlangga: Belum Ada Apa-apa
13 hari lalu
Tak Khawatirkan Dampak Konflik Iran-Israel, Airlangga: Belum Ada Apa-apa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai masyarakat Indonesia tak perlu khawatir soal imbas konflik Iran-Israel. Dia mengatakan potensi eskalasi konflik kedua negara tersebut belum diketahui, sehingga pemerintah belum mengambil keputusan apapun.
Erick Minta Pertamina Cs Borong Dolar di Tengah Konflik Iran-Israel, Airlangga: TIdak Bijak
13 hari lalu
Erick Minta Pertamina Cs Borong Dolar di Tengah Konflik Iran-Israel, Airlangga: TIdak Bijak
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal antisipasi Menteri BUMN Erick Thohir terhadap imbas ekonomi dari konflik Iran-Israel. Erick menginstruksikan BUMN yang memiliki porsi utang luar negeri yang besar untuk segera membeli dolar Ameria Serikat dalam jumlah besar.