Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi keterangan pers di Kantor Wapres, 19 Desember 2017. Tempo/Amirullah Suhada.
TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK enggan mengomentari keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang menganulir mutasi 16 perwira tinggi oleh Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo.
"Itu urusan internal TNI-lah," ujar JK usai penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya di Jakarta Convention Center, Rabu, 20 Desember 2017.
Sebagaimana diketahui, sebelum digantikan oleh Hadi, Gatot melakukan mutasi besar-besaran di internal TNI. Gatot memutasi 85 perwira tinggi TNI dengan nomor SKEP Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017. Mutasi itu diteken Gatot berdekatan waktunya dengan pergantian Panglima TNI.
Setelah pucuk pimpinan tentara berganti, Marsekal Hadi menganulir keputusan mutasi tersebut. Namun, tidak keseluruhan perwira yang dimutasi Gatot dia anulir, melainkan hanya kepada 16 perwira tinggi.
Hal itu tertuang dalam telegram Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI. Telegram tersebut dikeluarkan serta ditandatangani Hadi pada Selasa kemarin, 19 Desember 2017.
JK yakin keputusan Marsekal Hadi menganulir mutasi tersebut tidak menimbulkan kegaduhan di internal TNI. Sebab, kata JK, prajurit TNI memiliki disiplin kuat sehingga tidak mudah berkonflik hanya karena perkara mutasi. "Tergantung panglimanya juga," kata JK.
Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok
27 hari lalu
Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.
Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?
59 hari lalu
Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?
Menurut JK, Pemilu 2024 sudah diatur oleh pemerintah dan orang-orang tertentu. Sehingga ia menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia sejak 1955.
