Alasan Etika, Jenderal Gatot Nurmantyo Batal Lantik 85 Perwira

Kamis, 7 Desember 2017 17:57 WIB

Panglima Jendral Gatot Nurmantyo bersama Marsekal Hadi Tjahjanto datang ke DPR RI untuk menjalani fit and proper test. Rabu, 6 Desember 2017. TEMPO/Chitra Paramaesti.

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo tidak akan melantik 85 perwira tinggi dan menengah yang namanya baru saja dimutasi. "Tujuannya agar Pak Hadi bisa mengevaluasi lagi," katanya, Kamis, 7 Desember 2017.

Gatot sebelumnya merotasi 85 perwira tinggi dan menengah di lingkungan TNI seperti tertuang dalam surat keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Mabes TNI.

Walaupun saat ini dia masih menjabat secara resmi sebagai Panglima TNI, Gatot menuturkan, jika dia melantik para perwira saat ini, hal tersebut tidak etis. "Tidak melanggar hukum, tapi etika," ucap Gatot.

Baca juga: Pamit Menjelang Pensiun, Gatot Nurmantyo Diarak Prajurit Kopassus

Gatot mengatakan rapat rotasi 85 prajurit itu dilakukan pada 30 November 2017. Kemudian disahkan pada 4 Desember 2017 dalam rapat Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi. Surat tersebut juga ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara. "Juga Wakabin, Wagub Lemhanas, Sekretaris Menkopolhukam, Irjen TNI, dan Kepala Bin paraf, jadi semua sah," ujar dia.

Advertising
Advertising

Jenderal Gatot Nurmantyo mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Mabes TNI. Surat dengan nomor Kep/982/XII/2017 itu menetapkan 85 perwira yang dihentikan, dimutasi, dan diangkat. Rinciannya adalah 46 perwira di TNI Angkatan Darat, 28 perwira di Angkatan Laut, dan 11 perwira di Angkatan Udara.

English version: Gatot Nurmantyo Wary of New TNI Chief in Upcoming Political Year

Gatot Nurmantyo mengaku sebelum 4 Desember 2017, dia tidak mengetahui sama sekali tentang nama jenderal yang ditunjuk Presiden untuk menggantikannya. "Saya sama sekali tidak tahu, saya tahunya setelah ditelepon oleh Mensesneg, setelah beliau menyerahkan surat ke DPR," tuturnya.

Baca juga: Langkah Gatot Nurmantyo Mutasi 85 Perwira Tinggi Dinilai Tak Etis

Setelah surat dari Presiden itu sampai ke DPR, Gatot Nurmantyo langsung menghadap dan meminta Presiden Jokowi untuk segera melakukan pelantikan pada panglima baru. "Sehingga tidak ada nuansa pergantian," katanya.

Infografis: Gatot Nurmantyo dan Panglima TNI Sebelumnya Sejak Reformasi

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

5 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

11 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

12 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

15 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

16 hari lalu

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong

Baca Selengkapnya

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

16 hari lalu

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.

Baca Selengkapnya

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

17 hari lalu

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan

Baca Selengkapnya

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

19 hari lalu

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

Operasi teritorial merupakan pendekatan TNI yang dilakukan dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterahkan masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

19 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

22 hari lalu

TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

Panglima TNI disebut memerintahkan jajarannya untuk kembali menggunakan istilah OPM bagi kelompok yang selama ini disebut KKB atau KST.

Baca Selengkapnya