TEMPO.CO, Makassar - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan partai berlambang beringin tersebut akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) untuk menentukan apakah musyawarah nasional luar biasa (munaslub) perlu digelar atau tidak.

"Kemungkinan minggu depan kita lakukan rapimnas karena itu yang memutuskan apakah munaslub atau tidak," ucapnya di Makassar, Senin, 4 Desember 2017. "Kenapa digelar rapimnas, karena pengambilan keputusan tertinggi."

Baca juga: Nurdin Halid: Golkar Akan Tarik Setya Novanto dari Ketua DPR

Desakan untuk menggelar Munaslub Golkar menguat setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) pada 19 November lalu. Sejumlah kader Golkar menyatakan 31 DPD telah meneken dukungan untuk penyelenggaraan munaslub. Aturan internal Partai Golkar menyebutkan syarat minimal pelaksanaan munaslub adalah dua pertiga dari DPD yang berjumlah 34 atau 24 DPD.

Sebelumnya, pengacara Setya, Fredrich Yunadi, mengatakan kliennya siap mundur sebagai Ketua Umum Golkar. Namun Setya berniat memimpin Munaslub Golkar.

Nurdin mengatakan munaslub partai adalah hal yang mutlak dilakukan karena bagian dari konsolidasi organisasi. Munaslub diharapkan mengangkat kembali kejayaan partai Golkar.

"Saya sebagai ketua harian merenungkan, mengkaji, mengamati, dan mencermati aspirasi kader dari seluruh Indonesia, baik yang disampaikan melalui media sosial maupun yang langsung ke saya," ucap Nurdin Halid.