TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua Umum Golkar, Idrus Marham, enggan berkomentar banyak perihal apakah dia siap menjadi calon Ketua Umum Golkar atau tidak. Ia berujar hal tersebut menunggu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar jadi atau tidak.

"Munaslub saja belum diputuskan, kami masih menunggu itu," ujarnya saat ditemui dalam acara Workshop Nasional Legislatif Golkar, Jumat, 1 Desember 2017.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah kader Golkar menyatakan siap menggantikan Ketua Umum Golkar nonaktif, Setya Novanto, yang sekarang berstatus tersangka korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Salah satunya Idrus.

Sebelumnya, Idrus dikabarkan siap menjadi calon ketua umum karena dia telah ditunjuk menjadi Plt Ketua Umum Golkar. Dia juga dikabarkan sudah menyampaikan kesiapan kepada Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Disebut Calon Ketum Partai Golkar, Idrus Marham: Itu Tidak Etis

Soal kabar kesiapan menjadi ketua umum, kata Idrus, sebenarnya dia ingin menegaskan siapa pun berhak menjadi calon Ketua Umum Golkar selama memenuhi syarat. Namun tetap saja hal itu harus menunggu Setya kelar menyelesaikan urusan praperadilan.

Sebagai catatan, hasil rapat pleno Golkar pada 21 November lalu menyatakan Munaslub Golkar tidak akan digelar hingga Setya kelar melakukan praperadilan. Tepatnya, jika Setya kalah di praperadilan, munaslub baru akan digelar.

"Posisi Ketua Umum Golkar kan kami tawarkan kepada seluruh kader Golkar yang potensial, yang memiliki kemampuan, yang berkualitas. Di Golkar ini susahnya karena banyak kader. Kalau ada seperti itu, pasti banyak yang mau maju," ujar Idrus.

Adapun perihal kabar dirinya bertemu Presiden, Idrus Marham mengaku hanya menyampaikan komitmen Golkar yang tetap mendukung Jokowi dalam pemilihan umum 2019. Presiden, kata Idrus, mengapresiasi komitmen itu dan berharap Golkar tetap berkembang.

Baca juga: Idrus Marham Yakin Tak Ada Desakan Munaslub Saat Temui DPD Golkar

"Sebagai partai pendukung pemerintah dan telah memutuskan untuk mendukung dan mengusung Jokowi di tahun 2019, komunikasi politik dengan Pak Jokowi harus semakin intensif. Itu sah-sah saja," ucapnya.