TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menampik tudingan bahwa pertemuan antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I yang digelar hari ini membicarakan pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pertemuan ini, kata Idrus, adalah murni menyampaikan hasil rapat pleno yang telah diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar pada Rabu, 21 November 2017.
"Sampai hari ini saya tidak pernah bicara ke mereka, apalagi tadi. Tadi tidak bicara tentang siapa calon ketua umum tapi kami bicara tentang apa yang dihasilkan pada rapat pleno kemarin," kata Idrus ditemui di Hotel Sultan di Jakarta Pusat pada Sabtu, 25 November 2017.
Baca: Idrus Marham Yakin Tak Ada Desakan Munaslub Saat Temui DPD Golkar
Pada rapat pleno DPP Partai Golkar yang diselenggarakan pada Rabu, 21 November 2017, memutuskan untuk menunjuk Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum dibandingkan memutuskan menggelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub). Selain itu, dalam rapat tersebut juga memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Setya Novanto tetap memegang kursi ketua umum hingga keluarnya putusan sidang praperadilan terhadap statusnya.
Selain itu, sebelumnya beredar kabar ada beberapa nama yang dianggap tepat menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Salah satunya adalah Idrus Marham. Selain Idrus, ada pula nama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Titiek Soeharto pun mengatakan siap menjadi ketua umum jika mendapat dukungan.
Menurut Idrus, pertemuan DPP dan DPD tingkat I Partai Golkar yang digelar di Ruang Semeru, Hotel Sultan pada Sabtu, 25 November 2017, untuk mengkonsolidasikan dan mengkomunikasikan hasil rapat pleno yang telah digelar sebelumnya pada Rabu, 21 November 2017. Hal ini dilakukan untuk menyatukan suara kader-kader Partai Golkar di seluruh wilayah di Indonesia.
Baca: Ditanya Soal Munaslub Golkar, Idrus Marham: Lihat Besok
Sampai saat ini, kata Idrus, belum ada pembicaraan terkait nama-nama yang pantas menggantikan Setya Novanto sebagai ketua umum. Selain itu, menurut dia, banyak sekali kader-kader partai yang juga mampu menjadi ketua umum.
"Saya ndak boleh begitu, itu tidak etis, biarlah DPD I dan DPD II yang menentukan kalau ada apa-apa tetapi jangan bicara dulu (soal calon ketua umum)," kata dia.
Menurut dia, hingga sekarang partainya masih menunggu keputusan sidang praperadilan. Selain itu, masih ada tahap-tahap yang perlu diikuti sebelum mencari pengganti Setya Novanto. "Mari kita persiapkan mengikuti tahapan yang ada. Jika pada giliranya nanti ada Munaslub, ya kita ikuti bersama," ucapnya.
