Peraih suara terbanyak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2015 Zumi Zola Zulkifli dan istri Sherrin Tharia menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Hari Jadi ke-59 Provinsi Jambi di gedung DPRD Jambi, 6 Januari 2016. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur Jambi Zumi Zola siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait beberapa pejabat publik dari Provinsi Jambi yang terkena operasi tangkap tangan (OTT). Zumi menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK.
“Saya sebagai gubernur mungkin dinilai dibutuhkan keterangannya, saya siap,” kata Zumi kepada Tempo pada Kamis, 30 November 2017.
Selasa kemarin, KPK melakukan OTT di dua tempat yakni Jakarta dan Jambi. Sehari setelah OTT tersebut, KPK kemudian menetapkan empat tersangka. Tiga dari empat tersangka yang ditetapkan oleh KPK adalah pejabat pada Pemerintah Provinsi Jambi dan satu orang yang tersisa tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Amanat Nasional.
Keempatnya diduga terlibat suap terkait pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi 2018. Suap diduga diberikan sebagai uang pelicin agar anggota DPRD mau meloloskan APBD yang resmi disahkan pada Senin, 27 November 2017 senilai Rp 4,7 trilliun.
Wakil Ketua KPK Basarian Panjaitan sebelumya mengatakan tengah menelusuri keterlibatan Zumi Zola sebagai atasan tiga orang yang disangka menyuap. Selain itu, Basaria mengatakan tengah mempertimbangkan untuk meminta Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pencekalan terhadap Zumi. Meskipun demikian, Basaria mengatakan KPK belum menemukan keterlibatan Zumi dalam kasus dugaan suap tersebut.
“Soal ada atau tidaknya perintah Gubernur, masih dalam pengembangan, belum bisa memastikan. Terkait pencekalan, karena tim KPK masih berada di lapangan, nama-nama yang akan dicekal baru akan diketahui setelah adanya laporan dari tim,” kata Basaria pada Rabu kemarin.
Zumi berujar bahwa kasus suap yang melibatkan pejabat Pemerintah Provinsi Jambi tersebut berada di luar pengetahuannya. Ia juga berharap kasus ini bisa segera selesai. Sebab,kasus ini sangat memalukan dan telah mencoreng citra Pemerintah Provinsi Jambi.
“KPK kan sekarang juga sedang berproses, ya sudah kita dukung. Upaya penegakan dari KPK kita berharap yang terbaik,” ucap Zumi Zola.
