JK: Setya Novanto Bukan Jaminan Golkar Ikut Jokowi di 2019

Minggu, 26 November 2017 16:41 WIB

Ketua DPR Setya Novanto bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 23 November 2017. KPK melakukan pemeriksaan terhadap Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Jusuf Kalla (JK) bicara soal faktor Setya Novanto dan dukungan Golkar pada Pemilu 2019. Meski Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sedang bermasalah karena tersangkut kasus korupsi dan dipenjara, bukanlah faktor penentu suara Golkar akan ke mana pada 2019. Wakil Presiden ini menganggap Setya Novanto tak bisa dijadikan ukuran dan jaminan sikap partai berlambang pohon beringin itu akan solid pro pemerintah hingga 2019.

Jusuf Kalla mengatakan dukungan Golkar kepada pemerintah bergantung pada kader-kadernya, bukan Setya Novanto saja. "Bukan hanya Setya Novanto yang kasih jaminan. Semua yang di Golkar juga," kata JK dalam wawancaranya secara khusus kepada Tempo, Rabu, 22 November 2017.

Baca:
Golkar Komitmen Dukung Jokowi Meski...
JK: Citra DPR Ikut Terdampak Kasus Setya Novanto

Sebagaimana diketahui, Setya Novanto telah ditahan dan ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Dalam kasus tersebut, Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR itu diduga mengatur proses pengadaan agar menguntungkan dirinya. Adapun negara ditaksir merugi Rp 2,3 triliun karena ulahnya.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Setya Novanto melakukan berbagai upaya untuk menghindar dari jeratan hukum. Salah satu yang diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah adalah meminta Presiden Joko Widodo mengintervensi perkaranya. Banyak yang menduga Setya menggunakan cara itu karena dukungan Golkar ke pemerintah dijadikan daya tawar.

Advertising
Advertising

JK menyampaikan, kalau semua kader Golkar kompak mendukung Presiden Joko Widodo untuk 2019, Golkar akan konsisten mendukung baik dengan Setya Novanto maupun tidak. Lagi pula, kata JK, keputusan untuk pro pemerintah bukanlah keputusan Setya Novanto pribadi, tapi keputusan rapimnas.

"Coba kau tanya Idrus Marham (PLT Ketum Golkar), pasti sama. Malah Idrus bikin buku Keutamaan Jokowi. Biasa saja. Tanya Enggartiasto Lukita, pasti sama juga," ujar JK.

BACA: Mengapa Jusuf Kalla Ingin Ganti Setya Novanto Sebelum Pemilu?

JK menambahkan, Golkar selalu cenderung berada di kubu pemerintah. Kalaupun sempat oposisi, pada ujungnya juga akan kembali ke kubu pemerintah. "Jarang oposisi. Awalnya oposisi, besok-besok gabung pemerintah lagi," ujar JK mengakhiri.

Baca selengkapnya BLAKBLAKAN JUSUF KALLA di majalah Tempo

ISTMAN M.P.

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

10 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

13 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

15 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

19 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

20 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

21 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya