Alasan DPR Mendesak Jokowi Segera Mengganti Panglima TNI

Reporter

Antara

Editor

Juli Hantoro

Jumat, 24 November 2017 00:57 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret 2018 dinilai sangat mendesak. Presiden Joko Widodo diminta segera menentukan nama calon pengganti Gatot.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengungkapkan alasan kenapa Jokowi harus segera menetapkan calon pengganti Gatot. Menurut TB Hasanuddin Komisi I DPR membutuhkan waktu yang cukup untuk memberikan persetujuan nama calon Panglima TNI yang baru yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Pergantian Panglima TNI, Anggota DPR Ini Rekomendasikan Rotasi

Ini karena jadwal anggota DPR yang pada 13 Desember 2017 akan memasuki masa reses ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing hingga 14 Januari 2018.

Kemudian, anggota DPR akan masuk pada pertengahan Januari sampai Maret 2018, dan sesudahnya akan reses lagi.

Advertising
Advertising

"Jadi, kalau tidak di masa kerja sekarang, dikhawatirkan tidak cukup waktunya. Bisa-bisa kita punya Panglima TNI dalam status pensiun," ucap TB Hasanuddin dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Kamis 23 November 2017.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini meminta Presiden Jokowi melakukan proses pergantian Panglima TNI bulan ini karena nanti panglima yang baru pada awal Januari mulai bekerja untuk pengamanan pemilu.

Baca juga: Pergantian Panglima TNI, Giliran TNI Angkatan Udara?

"Ada bantuan yang disiapkan oleh Panglima TNI terhadap Polri untuk bantuan pengamanan. Setidaknya harus ada orientasi satu atau dua bulan oleh panglima yang baru nanti dalam meredisposisi pasukan dalam membantu Polri," katanya seraya menambahkan pergantian ini murni untuk kepentingan bangsa dan negara.

Di tempat yang sama, Direktur Imparsial Al Araf juga meminta Presiden Jokowi segera memroses pergantian Panglima TNI. "Paling cepat akhir bulan ini dan paling lambat awal Desember 2017," ujarnya.

Berita terkait

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

10 jam lalu

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

Apa itu pelat nomor khusus dan bagaimana aturannya termasuk saat masuk wilayah sistem ganjil-genap?

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

10 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

17 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

17 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

21 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

22 hari lalu

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong

Baca Selengkapnya

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

22 hari lalu

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.

Baca Selengkapnya

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

23 hari lalu

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan

Baca Selengkapnya

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

25 hari lalu

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

Operasi teritorial merupakan pendekatan TNI yang dilakukan dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterahkan masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

25 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya