DPD Golkar Jawa Barat dan Jawa Tengah Tuntut Munaslub

Reporter

Tika Azaria

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 22 November 2017 19:41 WIB

Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta pada Senin, 20 November 2017. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Dua Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar di Jawa menuntut musyawarah nasional luar biasa (munaslub) segera digelar untuk mengganti Ketua Umum Golkar nonaktif, Setya Novanto. Kedua DPD tersebut adalah DPD Golkar Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Ketua DPD I Jawa Tengah Wisnu Suhardono mengatakan Golkar harus mencari figur baru yang tidak bergantung pada partai. "Ini salah satu penyebabnya Golkar seperti saat ini, karena sebagian tokoh Golkar hidupnya berasal dari partai," kata Wisnu dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu, 22 November 2017.

Dalam pengambilan keputusan saat ini, kata Wisnu, Golkar tidak obyektif dan tidak profesional. Penyebabnya adalah gaya hidup yang bergantung kepada partai dan money politic.

Baca juga: Ini Surat Menolak Lengser dari Setya Novanto ke Golkar dan DPR

"Karena gaya hidupnya dari partai dan money politic, sehingga dalam mengambil keputusan tidak bisa obyektif dan tidak profesional," tuturnya.

Wisnu mengatakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sibuk sendiri, tidak memiliki rencana perubahan ke depan. Artinya, sekarang harus mencari pemimpin yang betul-betul loyal terhadap partai tapi tidak bergantung kepada partai.

Menurut Wisnu, jika ingin ada perubahan, DPP Partai Golkar harus menggelar munaslub. "Kesepakatannya munaslub diadakan akhir November. Kalau DPP tidak bisa mengadakan, dari DPD I yang akan memfasilitasi secara kolektif," ujarnya.

Pendapat tersebut didukung Ketua DPD I Jawa Barat Dedi Mulyadi. "Saat ini kita tidak boleh lagi namanya mencari pemimpin, tapi harus memilih pemimpin. Saya sepakat dengan Pak Wisnu untuk diadakan munaslub secepatnya," kata Dedi.

Baca juga: Peneliti LIPI: Airlangga Hartarto Layak Gantikan Setya Novanto

Menurut Dedi, Munaslub Partai Golkar harus diadakan secepatnya. Menurut dia, jangan sampai digelar pada akhir Desember karena terlalu dekat dengan pemilihan kepala daerah. "Menurut saya, waktu yang tepat adalah awal Desember."

Berita terkait

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

2 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

5 hari lalu

Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

"Ya semuanya teman, halalbihalal yo ditekani kabeh (ya didatangi semua)," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Momen Idul Fitri Keluarga Jokowi ke Medan: Buat Amankan Peluang Bobby Nasution?

15 hari lalu

Momen Idul Fitri Keluarga Jokowi ke Medan: Buat Amankan Peluang Bobby Nasution?

Setelah hari pertama Idul Fitri di Jakarta, Jokowi terbang ke Medan untuk merayakan hari ke-2 Lebaran. Buat amankan tiket Bobby Nasution ke Pilgub?

Baca Selengkapnya

Tak Hanya Remisi Lebaran, Tahun Lalu Setya Novanto Dapat Remisi HUT RI Selama 3 Bulan

18 hari lalu

Tak Hanya Remisi Lebaran, Tahun Lalu Setya Novanto Dapat Remisi HUT RI Selama 3 Bulan

Tidak hanya tahun ini, Setya Novanto alias Setnov pun mendapat remisi khusus Hari Raya Idulfitri 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Hukrim: Setahun Lalu Putusan Banding Vonis Mati Ferdy Sambo Dibacakan, Remisi Setya Novanto, Pilot Susi Air Dibawa ke Medan Perang

18 hari lalu

Terpopuler Hukrim: Setahun Lalu Putusan Banding Vonis Mati Ferdy Sambo Dibacakan, Remisi Setya Novanto, Pilot Susi Air Dibawa ke Medan Perang

Berita mengenai setahun vonis banding Ferdy Sambo atas pembunuhan ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat banyak dibaca.

Baca Selengkapnya

Setya Novanto Dapat Remisi, IM57+ Nilai Akan Berefek Buruk terhadap Pemberantasan Korupsi

19 hari lalu

Setya Novanto Dapat Remisi, IM57+ Nilai Akan Berefek Buruk terhadap Pemberantasan Korupsi

Sejumlah rekayasa hukum yang dilakukan Setya Novanto saat menjalani proses hukum tak bisa dianggap main-main.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

20 hari lalu

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak OC Kaligis dan Otto Hasibuan, Tim Hukum Prabowo-Gibran yang Juga Bela Sandra Dewi

20 hari lalu

Rekam Jejak OC Kaligis dan Otto Hasibuan, Tim Hukum Prabowo-Gibran yang Juga Bela Sandra Dewi

Dua pengacara Tim hukum Prabowo-Gibran, OC Kaligis dan Otto Hasibuan jadi pembela Sandra Dewi, istri Harvey Moeis dalam kasus korupsi tambang timah

Baca Selengkapnya

Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto

21 hari lalu

Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto

Narapidana korupsi e-KTP Setya Novanto beberapa kali mendapatkan remisi masa tahanan. Berapa jumlah remisi yang diterimanya?

Baca Selengkapnya

Koruptor Setya Novanto Dapat Remisi Lebaran, Ini Kasus Korupsi E-KTP dan Benjolan Sebesar Bakpao

21 hari lalu

Koruptor Setya Novanto Dapat Remisi Lebaran, Ini Kasus Korupsi E-KTP dan Benjolan Sebesar Bakpao

Narapidana korupsi e-KTP Setya Novanto kembali dapat remisi Lebaran. Begini kasusnya dan drama benjolan sebesar bakpao yang dilakukannya.

Baca Selengkapnya