PPPI, Partai Pertama yang Daftar Ulang ke KPU

Senin, 20 November 2017 14:50 WIB

Ilustrasi kpu

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) menjadi partai pertama yang melengkapi berkas untuk mendaftar sebagai partai peserta pemilihan umum (pemilu) 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). PPPI merupakan satu dari sembilan partai yang diputuskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa mendaftar kembali setelah melalui serangkaian sidang.

Dari pantauan Tempo, PPPI membawa tiga boks plastik besar yang berisi kelengkapan berkas-berkas pendaftaran ulang, seperti nama-nama pengurus partai di daerah, nama anggota, serta identitas anggota. Partai ini datang ke KPU sekitar pukul 10.46 WIB.

Baca juga: Ada 9 Partai Daftar Ulang, KPU Diminta Dampingi Soal Sipol

PPPI datang dengan dipimpin Ketua Mahkamah PPPI Horas Sihombing. Adapun pendaftaran PPPI diterima Ketua Koordinator Tim Penerima Dokumen KPU Purwoto.

Menurut Purwoto, hasil pendaftaran dengan menyerahkan kelengkapan berkas ini akan disampaikan kepada partai terkait dalam dua minggu. "Kami periksa, Pak, dua minggu ke depan pihak partai akan menerima hasilnya," katanya.

Komisioner KPU Hasyim Asyar'i mengatakan, jika hingga pukul 16.00 partai-partai yang telah diberi kesempatan tidak melengkapi berkas, partai tersebut akan dianggap tidak memenuhi syarat administratif. Dengan kata lain, kemungkinan besar partai tersebut tidak bisa lolos tahap administratif.

"Kalau dokumen sudah masuk, ya, kami teliti kelengkapannya sampai selesai. Yang penting dokumen hadir tidak lebih dari pukul 16.00. Kalau lebih dari pukul 16.00, konsekuensinya tidak bisa menyerahkan dokumen," kata Hasyim di kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Senin, 20 November 2017.

Pada Rabu pekan lalu, Bawaslu memutuskan kesembilan partai tersebut dapat mendaftar kembali ke KPU dengan menyerahkan berkas fisik. Pendaftaran berkas secara fisik akan berlangsung pada Senin, 20 November 2017, pada pukul 08.00-16.00 WIB.

PPPI adalah satu di antara sembilan partai yang melaporkan KPU ke Bawaslu karena dinilai melanggar ketentuan administratif dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai peserta pemilu 2019.

KPU

Berita terkait

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

11 jam lalu

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

12 jam lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

12 jam lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

13 jam lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

13 jam lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

16 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

3 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya