TEMPO.CO, Jakarta - Penataan lokasi pedagang kaki lama tidak dilakukan Joko Widodo saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta saja. Sudah menjadi Presiden saja, ia masih memikirkan penataan pedagang kaki lima. Hal itu ia tunjukkan dalam pembukaan rapat terbatas pembukaan 10 Bali baru.

"Jangan sampai kita biarkan masyarakat secara sendiri-sendiri membikin (lapak) sehingga yang terjadi adalah PKL berada di mana-mana," ujar Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis, 16 November 2017.

Baca juga: Dua Pekan Agenda Nonstop, Jokowi Lelah dan Ingin Istirahat

Presiden Joko Widodo mengatakan hal itu terkait dibukanya 10 destinasi wisata Bali baru. Menurut Jokowi destinasi itu harus benar-benar tertata mulai dari lapak pedagang, restoran, hingga parkir. Dengan begitu, penampilan destinasi wisata pun terlihat rapi dan tidak menyulitkan wisatawan.

Sebagai contoh, untuk Toba, Sumatera Barat, lokasi parkir bisa dibangun sedekat mungkin dengan destinasi wisata. Sementara itu, untuk lapak pedagang, dibuatkan tempat khusus seluas 2-3 hektar agar tidak memenuhi pantai.

"Saya kira sangat baik kalau kita bisa menyiapkan seperti Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Minta saja 2-3 hektar untuk pasar cinderamata. Siapa yang bangun bisa Kementerian Perdagangan, Kementerian PU dengan desai arsitektur lokal," ujarnya menegaskan.

Baca juga: NasDem Resmi Dukung Joko Widodo, Surya Paloh: Jokowi Adalah Kita

Presiden Joko Widodo meminta urusan penataan 10 destinasi wisata Bali baru itu dikerjakan sesegera mungkin. Sebab, penataan destinasi wisata bertujuan untuk merespon perkembangan industri wisata global juga.

"Ini kelihatannya ada pergeseran orang untuk tidak belanja barang, merek, tetapi senang traveling, senang wisata, senang mencoba restoran baru, senang kopi, senang makanan makanan khas. Ya, itu kesempatan yang harus dimanfaatkan," ujar Jokowi.