Minggu, 22 September 2019

NasDem Resmi Dukung Joko Widodo, Surya Paloh: Jokowi Adalah Kita

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyerahkan simbol dukungan partainya kepada Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden 2019. Jakarta, 15 November 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyerahkan simbol dukungan partainya kepada Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden 2019. Jakarta, 15 November 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengumumkan partainya bakal mengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan presiden 2019. Hal ini dia sampaikan dalam sambutannya di acara peringatan ulang tahun ke-6 Partai NasDem di Jakarta International Expo.

    "Jokowi adalah kita. Kita adalah Jokowi, kita adalah Jokowi, kita adalah Jokowi," kata Surya, di JIExpo, Jakarta, Rabu, 15 November 2017.

    Menurut Surya, partainya bakal total mendukung kepemimpinan Jokowi dan memenangkannya dalam pilpres 2019. "Dengan mengucap bismillah, saya nyatakan partai NasDem dengan resmi mencalonkan kembali Presiden Jokowi," tuturnya.

    Baca juga: NasDem Usul Ridwan Kamil Pilih Wakil Lewat Konvensi

    Pernyataan itu disambut dengan tepuk tangan dari sekitar 15 ribu peserta peringatan HUT NasDem yang memenuhi JIExpo. Para kader ini pun langsung meneriakkan slogan "NasDem Partaiku, Jokowi Presidenku".

    Adapun Presiden Jokowi yang hadir dalam acara itu menanggapi deklarasi NasDem ini dengan pujian. "NasDem ini partai baru tapi kalau jalan, cepat sekali," ucapnya.

    Kecepatan NasDem itu, kata Jokowi, terlihat dari sikapnya mengambil keputusan. "Partai lain belum, NasDem sudah pilih calon gubernur. Yang lain belum, NasDem sudah cepat sekali pilih wali kota," katanya diikuti gelak tawa hadirin.

    Hingga kini, sudah ada sejumlah partai yang telah mendeklarasikan dukungannya untuk Jokowi. Partai-partai tersebut adalah Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.