Cerita Ketua Apeksi Soal Perlu Tidaknya Densus Antikorupsi

Reporter

Imam Hamdi

Jumat, 27 Oktober 2017 08:04 WIB

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany memberikan sambutan pada pembukaan Indonesia Future City & REI Mega Expo 2017 di ICE BSD, Serpong, 14 September 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang menunda terbentuknya Densus Antikorupsi. Menurutnya, Ketua Apeksi Airin Rachmi Diani, pembentukan Densus tersebut memang belum diperlukan.

"Sejauh ini kami sudah diawasi oleh delapan lembaga dari kepolisian, kejaksaan, inspektorat, ombusman dan lainnya," kata Airin dalam seminar Prospek Ekonomi 2018: Menggali Potensi Daerah di Univeraitas Pertamina, Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2017.

Airin mendukung langkah Presiden Jokowi yang menunda pembentukan Densus itu. "Dari tangannya yang mengangkat seperti ini (Airin memperagakan tangan Jokowi yang diangkat tanda tidak setuju), bukan ditunda, tapi artinya tidak," ucap Walikota Tangerang Selatan itu.

BACA: Kapolri Tito Karnavian Tetap Siapkan Struktur Densus Antikorupsi

Jika Densus antikorupsi terbentuk, kata Airin, akan ada delapan lembaga yang mengawasi berjalannya pemerintahan daerah. Menurutnya, tinggal dievakuasi saja delapan lembaga yang telah bertugas mengawasi. "Efektif atau tidak (engawasannya)," ucapnya.

Advertising
Advertising

Sejauh ini, Airin mengatakan pejabat di daerah tidak perlu takut untuk mengambil keputusan jika diperlukan. "(Namun) kerja benar saja terkadang salah."

Airin menuturkan sejauh ini banyak pejabat di daerah khawatir dalam mengambil keputusan. Bahkan, di wilayah yang dipimpinnya ada kepala dinas yang mengundurkan diri karena tidak berani mengemban amanat Rp 600 miliar.

Padahal, kata Airin, anggaran tersebut sangat penting untuk pembangunan sekolah, puskesmas dan lainnya. "Baru empat bulan menjabat mundur karena tidak beranim. Saya lihat empat bulan tersebut dia juga belum ngapa-ngapain," ucapnya.

BACA: Urgensi Pembentukan Densus Antikorupsi Polri Dipertanyakan

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri membenarkan adanya regulasi yang belum baik. Bahkan, karena kesalahan administrasi saja, pejabat bisa dituduh korupsi dan dipenjara. "Saya contohkan ada kesalahan peletakan nominal saja sudah bisa menjadi temuan. Padahal tidak korupsi. Misal Rp 3 ribu dengan US$ 3 ribu, kalau salah mata rupiah itu saja perbedaannya jauh. Hal ini pernah terjadi dan saya temukan," ujarnya.

IMAM HAMDI

Berita terkait

Polisi Tangkap Terduga Teroris di Bandar Lampung

10 Juni 2019

Polisi Tangkap Terduga Teroris di Bandar Lampung

Terduga teroris ditangkap saat berada di Pasar Tugu, Kota Bandar Lampung, pada Minggu siang, 9 Juni 2019.

Baca Selengkapnya

Pengamat Hukum: Urgensi Densus Antikorupsi Perlu Ditinjau Ulang

30 Desember 2017

Pengamat Hukum: Urgensi Densus Antikorupsi Perlu Ditinjau Ulang

Menurut Fickar pembentukan Densus Antikorupsi tidak akan berpengaruh banyak terhadap pemberantasan korupsi.

Baca Selengkapnya

Tak Kunjung Dibentuk, Begini Maju-Mundur Wacana Densus Tipikor

30 Desember 2017

Tak Kunjung Dibentuk, Begini Maju-Mundur Wacana Densus Tipikor

Pembentukan Densus Tipikor kembali diwacanakan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Kapolri Tito: Densus Tipikor Dibentuk Setelah Pansus KPK Reda

29 Desember 2017

Kapolri Tito: Densus Tipikor Dibentuk Setelah Pansus KPK Reda

Rencana Kapolri membentuk Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi akan dilanjutkan setelah perseteruan KPK dengan DPR mereda.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi Hukum Menilai Negara Butuh Densus Tipikor

2 November 2017

Ketua Komisi Hukum Menilai Negara Butuh Densus Tipikor

Polri merancang dan menyiapkan Densus Tipikor karena jelajah kerja institusi tersebut mencakup seluruh wilayah negara.

Baca Selengkapnya

Soal Densus Tipikor, Kabareskrim: Sifatnya Mirip Densus 88

1 November 2017

Soal Densus Tipikor, Kabareskrim: Sifatnya Mirip Densus 88

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ari Dono mengungkapkan alasan pembentukan Densus Tipikor. Menurut Ari Densus Tipikor untuk pencegahan dan pembinaan.

Baca Selengkapnya

Jaksa Agung: Penundaan Densus Antikorupsi Sudah Tepat

27 Oktober 2017

Jaksa Agung: Penundaan Densus Antikorupsi Sudah Tepat

Menurut Jaksa Agung, yang lebih penting adalah meningkatkan kualitas aparat penegak hukum yang sudah ada.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Ngotot Minta Polri Bentuk Densus Antikorupsi

26 Oktober 2017

Politikus PDIP Ngotot Minta Polri Bentuk Densus Antikorupsi

Eddy Kusuma Wijaya menilai Presiden Jokowi tidak membatalkan rencana pembentukan Densus Antikorupsi.

Baca Selengkapnya

Kapolri Tito Karnavian Tetap Siapkan Struktur Densus Antikorupsi

26 Oktober 2017

Kapolri Tito Karnavian Tetap Siapkan Struktur Densus Antikorupsi

Tito Karnavian menegaskan bahwa Densus Antikorupsi tidak akan mengurangi kewenangan KPK.

Baca Selengkapnya

Pembentukan Densus Antikorupsi, PDIP: Kami Dorong Secara Politis

25 Oktober 2017

Pembentukan Densus Antikorupsi, PDIP: Kami Dorong Secara Politis

DPR hanya dapat mendorong secara politis pembentukan Densus Antikorupsi tanpa target waktu tertentu.

Baca Selengkapnya