Kapolri Tito Karnavian Sebut 3 Daerah Rawan Konflik Pilkada 2018

Selasa, 10 Oktober 2017 10:43 WIB

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian memberikan keterangan seusai membuka apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, 9 Oktober 2017. Tempo/Arkhelaus

TEMPO.CO, Semarang - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada sejumlah daerah yang rawan terjadi konflik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018. Salah satu daerah yang menjadi perhatian khusus kepolisian adalah Jawa Barat. Alasannya, Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar dalam pilkada nanti. “Ini lumbung (suara) terbesar,” ujar Tito seusai “Apel Kepala Satuan Wilayah 2017” di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Senin, 9 Oktober 2017.

Besarnya penduduk akan memiliki potensi gesekan konflik jika tidak dikelola dan diredam sejak awal. Daerah lain yang juga dianggap rawan, menurut Tito, adalah Papua dan Kalimantan Barat. Potensi konflik di Papua dan Kalimantan Barat biasanya dipicu oleh permasalahan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

Baca: Jokowi Minta Polri Petakan Potensi Kerawanan di Pilkada 2018

Untuk mengantisipasi terjadinya konflik tersebut, kepolisian telah menyusun rencana pencegahan. Salah satunya adalah mendekati para tokoh agama dan masyarakat di daerah tersebut. “Semua kami rapatkan untuk melakukan langkah antisipasi karena perlu waktu. Masih ada delapan bulan pilkada ini,” ujarnya.

Tito menegaskan akan mencopot setiap kepala satuan wilayah yang tidak melaksanakan arahan untuk mencegah terjadinya konflik atau gangguan keamanan selama pilkada. “Jika tidak melaksanakan, (mereka) akan diganti. Cari pemimpin yang lebih baik,” katanya.

Dalam apel tersebut, Presiden Joko Widodo meminta jajaran kepolisian segera memetakan potensi rawan konflik menjelang pemilihan kepala daerah 2018. Menurut dia, pemetaan tersebut merupakan bentuk kesiapan dalam menjaga stabilitas politik dalam pilkada 2018 dan Pemilihan Umum 2019. “Sehingga upaya preventif bisa dilakukan,” kata Jokowi.

Baca juga: Pilkada 2018, Kapolri: Jawa Barat dan Papua Paling Rawan Konflik

Jokowi meminta polisi tegas dalam penegakan hukum dan mempersiapkan alternatif solusi untuk pencegahan konflik menjelang tahun politik nanti. “Jangan sampai, sudah kejadian, kita bingung mencari air untuk memadamkan.”

Advertising
Advertising

ANTARA

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

5 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

5 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

5 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

5 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

5 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

19 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

20 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

32 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

33 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

33 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya