TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kepolisian memetakan potensi kerawanan konflik menjelang pemilihan kepala daerah 2018. Menurut dia, pemetaan kerawanan konflik ini sebagai bentuk kesiapan dalam menjaga stabilitas politik pada pilkada 2018 dan pemilihan umum 2019.
“Jadi menjelang 2018 juga menuju 2019, betul-betul pengamanan dipersiapkan secara detail. Pemetaan potensi friksi itu harus punya sehingga preventif bisa dilakukan,” katanya saat memberikan arahan dalam Apel Kepala Satuan Wilayah Tahun 2017 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Senin, 9 Oktober 2017.
Jokowi menceritakan pengalamannya ketika mengikuti kontestasi politik dalam pilkada Kota Solo dan DKI Jakarta serta pemilu 2014 lalu, yang membuat suhu politik menghangat. “Saya alami semua. Yang belum hanya satu, bupati. Kontestasi politik, ya, seperti itu, pasti tensi naik (karena) suhu politik lebih hangat,” ujarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi: Perempuan adalah Kunci Perdamaian
Dia berpendapat tugas pemerintah adalah mengendalikan situasi agar lebih stabil. “Tugas kita bagaimana mengendalikan agar situasi itu tidak berubah menjadi panas. Naik boleh, tapi sedikit, anget dikit, tapi tidak sampai panas,” ucapnya. Menurut dia, memanasnya situasi politik akan semakin kentara ketika memasuki masa kampanye.
Meski begitu, Jokowi menyimpan optimisme terhadap masyarakat yang semakin cerdas dan dewasa dalam mencerna informasi di berbagai media. Pemerintah, kata dia, bertugas meluruskan isu yang menjadi penyebab memanasnya situasi politik. “Sumber-sumber yang kita perkirakan akan memprovokasi juga harus dipetakan secara detail siapa dan akan melakukan apa. Intelijen kita harus punya data komplet mengenai ini,” tuturnya.
Baca juga: Fadli Zon Anggap Elektabilitas Jokowi Masih Rendah
Ia meminta polisi tegas dalam menegakkan hukum dan mempersiapkan alternatif solusi untuk pencegahan konflik menjelang tahun politik pada 2018 dan 2019. “Jangan sampai sudah kejadian, kita bingung mencari air untuk memadamkan,” katanya.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian merespons perintah Jokowi tersebut. Menurut dia, pilkada adalah situasi yang alamiah. “Tensi dingin biasanya menghangat, tapi jangan biarkan ini menjadi memanas,” ujarnya. Ia menegaskan siap mengawal jalannya pilkada agar tak sampai menimbulkan gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat sehingga stabilitas politik terganggu.
