TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat Partai Golkar Roem Kono, mengatakan sampai sekarang belum ada rapat pleno membahas nasib Setya Novanto sebagai ketua umum seusai keluarnya rekomendasi penonaktifan dirinya. Menurut Roem, semua pengurus saat ini hanya melaporkan perkembangan Golkar baik di pusat maupun di daerah-daerah kepada DPP.

Roem berujar siapapun di partainya bisa mengeluarkan pendapat agar ketua umum dinonaktifkan dan menunjuk pelaksana tugas. Namun hingga ini belum ada pembicaraan resmi soal itu.

"Siapapun bisa bersuara dan nanti akan diputuskan. Tapi selama ini belum ada (keputusan) dan saya baru pulang dari daerah tidak terjadi itu rapat pleno," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2017.

Baca juga: Yorrys Ogah Menanggapi Tudingan Azis Samuel Soal Bikin Onar

Sebelumnya, Senin pekan lalu tim kajian elektabilitas di bawah Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengeluarkan rekomendasi agar Setya Novanto dinonaktifkan. Hal ini mengacu pada menurunnya elektabilitas partai lantaran Setya terseret perkara korupsi e-KTP.

Pihak DPP pun mengagendakan rapat pleno untuk mendengarkan jawaban Setya pada Kamis, 28 September 2017. Namun, atas permintaan Setya Novanto rapat tersebut diundur. Hingga hari ini belum ada kepastian kapan rapat tersebut kembali digelar. "Oh enggak jadi (rapatnya). Belum," ucapnya.

Baca juga: Rapat Pleno Golkar soal Nasib Setya Novanto Ditunda

Roem menjelaskan rekomendasi tersebut bukanlah keputusan DPP Partai Golkar secara kelembagaan. Menurut dia, rekomendasi itu masih bersifat laporan internal. Ia justru mempertanyakan soal survei yang digunakan tim kajian sehingga bisa mengeluarkan rekomendasi tersebut. "Kan bisa aja ada survei pesanan," ucapnya.