Pengurus Golkar Daerah Berharap Elektabilitas Partai Bisa Naik

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari fraksi Golkar Ridwan Bae menjawab pertanyaan awak media saat jeda sidang MKD, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 1 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari fraksi Golkar Ridwan Bae menjawab pertanyaan awak media saat jeda sidang MKD, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 1 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Sulawesi Tenggara Partai Golkar Ridwan Bae mulai buka suara soal elektabilitas partai setelah dikabulkannya gugatan praperadilan terhadap KPK yang diajukan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto

    Ridwan mengatakan kemenangan Setya Novanto ini harus pemicu untuk meningkatkan kekompakan kader partai di seluruh Indonesia untuk mengatrol elektabilitas Partai Golkar. Ridwan Bae mengajak semua kader Golkar untuk bersatu.

    Baca juga: Setya Novanto Jadi Bahan Meme, Ini Tanggapan Golkar

    "Kemenangan Pak Novanto secara pribadi di praperadilan harus kita sambut dengan suasana yang makin meningkatkan solidaritas di seluruh Indonesia," kata Ridwan setelah menjenguk Setya Novanto di RS Premier Jatinegara, Jakarta, pada Senin, 2 Oktober 2017.

    Ridwan mengatakan merosotnya elektabilitas Partai Golkar bukan semata karena Setya Novanto terjerat kasus korupsi e-KTP. Karena menurut Ridwan Bae, upaya mendongkrak elektabilitas harus menjadi tanggung jawab semua kader.

    Baca juga: Setya Novanto Menang, Doli Kurnia Minta KY Periksa Hakim Cepi

    "DPP itu ada 41 bidang, 279 pengurus. Ditambah 34 provinsi, 540 kabupaten/kota, desa dan kecamatan ada 80 ribu seluruh Indonesia, semua bertanggung jawab, tidak hanya dia," ujar Ridwan.

    Hasil kajian tim elektabilitas Partai Golkar menunjukkan elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu turun dari 16 persen menjadi 11 persen. Tim yang berasal dari internal Partai Golkar itu menyatakan ada beberapa faktor penyebab penurunan elektabilitas itu, di antaranya adalah terjeratnya Setya Novanto dalam perkara korupsi e-KTP dan tidak jalannya roda partai di daerah.

    Baca juga: Airlangga Bungkam saat Ditanya Soal Calon Ketua Umum Golkar

    Kendati ada beberapa faktor, ketua tim elektabilitas partai Yorrys Raweyai berulang kali menyatakan partainya perlu segera mengganti Setya Novanto sebagai ketua umum dan menunjuk pelaksana tugas. Yorrys, yang juga Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Golkar ini, berpendapat langkah tersebut krusial demi menunjukkan dukungan Golkar terhadap agenda pemberantasan korupsi dan menyelamatkan partai.

    Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP pada 17 Juli 2017. Berdalih sakit, Novanto mangkir dari dua kali pemeriksaan yang dijadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Jumat, 29 September 2017, Novanto justru lolos dari status tersangka dengan kemenangan gugatan praperadilan yang dia ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.