Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tim Sukses Ganjar Temukan Praktek Politik Uang

image-gnews
TEMPO/Fully Syafi
TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Calon gubernur Jawa Tengah yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyatakan sudah menemukan adanya praktek politik uang yang dilakukan lawan politiknya. Menurut Ganjar, timnya yang ada di daerah sudah mengetahui adanya calon lain yang membagi-bagikan uang dengan ajakan memilih calon tertentu. "Sudah ada yang melapor. Mereka (calon lain) bagi-bagi sarung. Ada juga uang Rp 50 ribu. Ada juga amplop berisi uang Rp 300 ribu," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis 23 Mei 2013.

Ganjar masih enggan menyebut dimana praktek politik uang itu terjadi. "Masih rahasia. Enggak enak kalau disebut," kata anggota DPR tersebut.

Tim pemenangan Ganjar bersama relawannya masih terus merekap temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan lawan politiknya tersebut. Ganjar menambahkan, tiap kali ada khabar soal pembagian politik uang tim relawan Ganjar langsung mengeceknya. Tim pemenangan Ganjar juga menerjunkan tim intel yang tugasnya mendeteksi berbagai potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran. "Intel kami ada dimana-mana. Kita lakukan upaya preventif agar demokrasi di Jawa Tengah benar-benar demokratis," kata Ganjar.

Selain itu, pasangan Ganjar-Heru juga menerjunkan dua saksi untuk ditempatkan di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Ganjar mengaku dalam pemilihan gubernur di Jawa Tengah ini akan belajar dari pemilihan gubernur di Bali.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyebut politik uang di pemilihan gubernur Bali juga sangat marak. Bekas Presiden ini menyebut politik uang yang dilakukan lawan politiknya mencapai Rp 300 ribu per suara.

Sementara di masa tenang mulai 23 hingga 25 Mei mendatang, Ganjar Pranowo menyatakan akan tetap melakukan blusukan ke kelompok-kelompok masyarakat. Ia menambahkan selama masa kampanye tidak semua desa di Jawa Tengah bisa dikunjungi. "Saya akan bayar hutang terhadap titik desa-desa yang saya sudah berjanji untuk saya datangi," kata Ganjar.

Rofiuddin

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.