Empat Menteri dalam Rapat Koordinasi PDIP, Bahas Apa?

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 17 November 2016 17:34 WIB

Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan keterangan setelah memimpin rapat konsolidasi menjelang Pilkada 2017 di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis 17 Novemver 2016. TEMPO/Arkhewis

TEMPO.CO, Jakarta - PDI Perjuangan menggelar rapat koordinasi membahas persiapan pemilihan kepala daerah di 101 daerah. Selain menghadirkan beberapa perwakilan pemimpin daerah, sebanyak empat menteri Kabinet Kerja yang juga kader PDIP hadir dalam rapat tersebut.

Empat menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa kedatangan Tjahjo untuk memberikan gambaran politik nasional. "Kami membicarakan gambaran politik nasional saat ini, tantangan pemerintah, dan agenda strategis," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 17 November 2016.

Selain itu, kata Hasto, kehadiran Pramono Anung menjelaskan beberapa isu yang mencoba mengalihkan perhatian pilkada DKI Jakarta. "Ada yang mencoba mengalihkan isu-isu agar tidak kondusif," kata Hasto. Pramono dan Tjahjo enggan memberikan komentar setelah rapat.

Yasonna, setelah rapat, mengatakan pesan Megawati untuk menjaga soliditas, keberagaman, kebinekaan, dan keutuhan negara. "Tinggalkan persoalan yang lalu, sekarang kita serahkan ke penegak hukum untuk persoalan di DKI," kata Yasonna.

Tahapan pilkada DKI Jakarta menggeliat. Calon yang diusung PDIP bersama tiga partai lain, Basuki Tjahaja Purnama, ditetapkan sebagai tersangka. Basuki ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian atas dugaan penistaan terhadap agama.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan partainya menghormati proses hukum atas Basuki Tjahaja Purnama. Meskipun begitu, ia mengingatkan untuk tetap menggunakan asas praduga tak bersalah.

ARKHELAUS W.

Berita terkait

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

17 jam lalu

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

1 hari lalu

Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

Calon pemimpin daerah yang memilih jalur calon independen wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.

Baca Selengkapnya

Sudirman Said Batal Jadi Calon Independen di Pilkada Jakarta, Relawan Jajaki Peluang Ini

2 hari lalu

Sudirman Said Batal Jadi Calon Independen di Pilkada Jakarta, Relawan Jajaki Peluang Ini

Relawan Sudirman Said, Teguh Stiawan, menjajaki peluang lain untuk Sudirman Said agar tetap maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

16 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

19 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

21 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

46 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

47 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

52 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

54 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya