Isu Pelobi Jokowi, Buehler: di AS, Berbohong Dibui 5 Tahun

Reporter

Kamis, 12 November 2015 12:55 WIB

Pengajar politik di SOAS University of London, Dr Michael Buehler. soas.ac.uk

TEMPO.CO, Jakarta - Pengajar School of Oriental and African Studies, Department of Politics and International Studies, University of London, Michael Buehler, mengajukan sejumlah pertanyaan tentang kontroversi penyewaan jasa lobi oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat.

Michael Buehler lebih dulu mengajukan klarifikasi atas artikelnya yang dimuat di situs New Mandala pada 6 November 2015. Situs New Mandala, kata Buehler, adalah milik Universitas Nasional Australia atau Australian National University, yang sering dipakai Indonesianis untuk mengangkat isu penting terkait politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan.

"Artikel saya mengajukan beberapa pertanyaan penting berkaitan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat beberapa minggu yang lalu," kata Buehler dalam penjelasannya melalui surat elektronik kepada Tempo pada Rabu, 11 November 2015.

BACA: Heboh Broker Lobi Jokowi: Derwin Pereira Akhirnya Minta Maaf

Dalam artikel itu, menurut Buehler, dirinya mengutip sebuah dokumen yang sudah berada di ranah publik dan dapat diakses oleh siapapun sejak 17 Juni 2015. Dokumen ini bisa diunggah dari situs UU Pendaftaran Agen Asing milik Departemen Kehakiman Amerika Serikat di sini. Dokumen itu sebuah arsip daring yang wajib dilaporkan kepada Departemen Kehakiman Amerika.

Selama 10 tahun terakhir, kata Buehler, sebagian besar penelitian yang ia lakukan terkait isu politik daerah, sistem pelayanan kesehatan, dan proses pembuatan kebijakan di Indonesia, serta selalu bersinggungan dengan masalah transparansi dan akuntabilitas. Tak mengherankan jika para akademisi yang meneliti dan menganalisis topik-topik seputar ini akan bersentuhan dengan isu pertanggungjawaban publik.

Namun, menurut Buehler, beberapa media di Indonesia telah memberitakan isi artikelnya di situs New Mandala pada 6 November 2015 secara tidak akurat. Beberapa media menyebut pertemuan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) didesain oleh lobi tertentu. Padahal, sinyalemen tersebut tidak ada sama sekali dalam artikel itu.

"Saya tidak mengklaim bahwa jasa pelobi digunakan untuk merumuskan pertemuan antara Joko Widodo dan Barack Obama. Kita semua tahu Presiden Obama mengundang Presiden Jokowi ke Amerika Serikat, dan kunjungan ini sudah dikonfirmasi sebelum penandatanganan kontrak kerja sama jasa lobi yang saya sebutkan di artikel saya."

Selanjutnya: Terlepas dari itu, Buehler melanjutkan, sungguh aneh...

Berita terkait

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

37 menit lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

4 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

4 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

5 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

6 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

6 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

7 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

9 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

9 jam lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

10 jam lalu

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun ini dapat tercapai.

Baca Selengkapnya