Akun Palsu di Media Sosial Jadi Provokator Pilkada Pangkajene Kepulauan

Reporter

Minggu, 9 Agustus 2015 13:24 WIB

1stwebdesigner.com

TEMPO.CO, Pangkajene Kepulauan - Menjelang pemilihan kepala daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, sejumlah akun palsu di media jejaring sosial bermunculan. Anggota tim sukses pasangan Syamsuddin Hamid-Syahban Sammana, Nur Rahmat Nur, menyatakan banyak akun palsu di media sosial yang menyebarkan opini tidak jelas menjelang pilkada Pangkajene Kepulauan.

"Opini tersebut tidak sehat, tidak mendidik, dan terkesan provokasi," kata Nur, Ahad, 9 Agustus 2015.

Dari pantauan Tempo di media sosial, pelbagai akun palsu tersebut terdapat di Facebook. Akun palsu tersebut mencela beberapa calon yang akan bertarung dalam pilkada Pangkajene Kepulauan.

Nur Rahmat menegaskan, calon yang diusungnya tidak menggunakan Facebook untuk mendiskreditkan calon tertentu. Nur berujar, Syamsuddin-Syahban tidak pernah melecehkan atau menghina pasangan calon bupati lain.

Hal senada diungkapkan anggota tim media pasangan calon Abd. Rahman Assagaf-Kamrussamad, Muhammad Said. Menurut Said, memang akun palsu yang muncul terkesan memprovokasi calon tertentu sehingga menjadi negatif di masyarakat.

"Suasana pilkada bisa terprovokasi dan memanas itu karena akun palsu di media sosial saling mencela satu sama lain," tutur Said.

Menurut Said, tim Abd. Rahman Assagaf-Kamrussamad memiliki media center yang fokus memantau perkembangan media sosial. Said menegaskan, ia sangat melarang timnya membuat nama akun palsu di media sosial.

"Saya memang melarang pada tim dan relawan untuk membuat akun palsu yang bisa mencederai demokrasi dan pilkada," katanya.

BADAUNI A.P.

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya