TEMPO Interaktif, Jember:Anggota Komisi C DPRDJember, Jawa Timur yang inspeksi mendadak di tiga desa ;i Klungkung Sukorambi, Banjarsengon Patrang, danAndongrejo Tempurejo, menemukan sejumlah penyimpangan dalam proses pengerjaan infrastruktur pedesaan yang didanai program kompensasi pengurangan subsidi BBM.Misalnya, di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi, seorang warga buta huruf diminta menandatangani Surat Perintah Memulai Kerja (SPMK) oleh petugas Satuan Kerja (Satker) program tersebut. Kejanggalan ini ditemukan oleh Warga buta aksara yang diminta menandatangani SPMK itu adalah Zaenullah Ismail yangterpilih sebagai ketua organisasi masyarakat setempat (OMS). "Mulanya saya heran, mengetahui OMS dibentuk 21 September, tapi kontrak kerja pembangunan infrastruktur ditandatangani 20 September,"kata anggota Komisi C, Firman Setiawan.Padahal, kontrak kerja tersebut berisi perjanjian kerja antara OMS yang mengusulkan pembangunan infrastruktur denganSatker yang menjadi penanggungjawab teknis di lapangan. Setelah dicek ke Zaenullah, diperolehlah jawaban yang mengejutkan. "Saya tidak tahu, Pak. Wong saya ini tidak bisa baca,"kata Zaenullah sebagaimana ditirukan Firman.Menurut anggota Fraksi Demokrat Amanat Bangsa ini,Zaenullah juga tidak tahu soal uang sebesar Rp 250juta yang dikucurkan untuk pembangunan infrastrukturdi Klungkung. Padahal berdasarkan aturan, OMS mendapatbagian dana operasional sebesar empat persen atau Rp10 juta dari dana yang dikucurkan. Penyimpangan lainnya yang juga terjadi di sejumlahtempat, rekanan yang mengerjakan proyek pembangunantidak ditentukan OMS. Tapi sudah diplot oleh petugasSatker. Urusan plot-mengeplot ini juga terjadi dalampenentuan objek pembangunan. "Sebenarnya warga melaluiOMS bisa memilih objek infrastruktur mana yangdibangun. Tapi ini malah ditentukan Satker,"kataFirman.Akibatnya, pembangunan infrastruktur seragam, misalkan perbaikan jalan. Di Desa Andongrejo, warga protes, dengandana Rp 250 juta, jalan yang dibangun hanya sepanjang1.550 meter. Padahal, saat warga mengeluarkan biayamandiri sebesar Rp 50 juta, jalan yang berhasildibangun sepanjang 900 meter.Terkait dengan banyaknya persoalan tersebut, Firmanmengusulkan agar seluruh proyek pembangunaninfrastruktur yang dibiayai PKPS BBM di 20 desa diJember dihentikan dulu. Seluruh persoalan administrasiharus dibenahi lebih dulu. Mahbub Djunaidy