KPU Usulkan Pilkada Serentak Digelar 9 Desember  

Reporter

Sabtu, 14 Maret 2015 06:28 WIB

Komisioner Bawaslu, Ida Budhiati. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ida Budhiati mengatakan lembaganya mengusulkan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama digelar 9 Desember 2015. "Kami rancang tanggal itu, tapi harus menunggu dibicarakan dulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat," ujar Ida di ruang kerjanya, Jumat, 13 Maret 2015.

Menurut Ida, rencana pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama itu sudah dituangkan dalam Rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan Pemilihan Kepala Daerah. Sesuai jadwal, gelombang pertama pilkada bakal digelar di 280 daerah untuk memilih 204 kepala daerah yang habis masa jabatannya tahun ini dan 76 kepala daerah yang pensiun pada semester pertama 2016.

Ida mengatakan, dalam rancangan yang sudah disusun, KPU menjadwalkan pembentukan panitia penyelenggara pemilu pada tingkat kecamatan dan tempat pemungutan suara dimulai April. Penyerahan dukungan calon perseorangan dilakukan pada Juni, dilanjutkan pendaftaran calon dari partai politik pada Juli. "Penetapan pasangan calon digelar Agustus," ujar Ida.

Setelah penetapan pasangan calon, kata Ida, KPU memberikan ruang kepada partai untuk menyelesaikan masalah internal bila terjadi sengketa dalam penetapan pasangan calon. KPU menjadwalkan penyelesaian sengketa tuntas pada November. Dengan begitu, pemilihan dapat digelar pada 9 Desember.

Ida melanjutkan, waktu pencoblosan sengaja dipilih awal Desember untuk menghindari bentrok jadwal dengan libur Natal dan akhir tahun. Dengan jadwal sekarang, KPU memperkirakan rekapitulasi dan penetapan pasangan terpilih bisa digelar paling lama pekan ketiga Desember.

Waktu pasti pelaksanaan pemilihan bakal diputuskan dalam rapat dengan Komisi Pemerintahan DPR pada Maret mendatang. Wakil Ketua Komisi Ahmad Riza Patria mengatakan lembaganya akan memprioritaskan pembahasan sepuluh rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada. Dia berharap seluruh aturan mengenai pelaksanaan pilkada bisa disahkan awal April mendatang.

IRA GUSLINA SUFA

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya