TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Arif Zulkifli mengatakan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian penuh pada kondisi yang dialami pers saat ini. Tempo dipolisikan setelah menulis tentang aliran dana Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

"Bukan sekadar Tempo saja tapi persoalan kebebasan pers secara umum sekarang dalam kondisi tidak baik," ujar Arif di Istana Negara, Kamis, 5 Maret 2015.

Arif sempat menceritakan kasus yang dialami wartawan Tribun Lampung yang disekap dan disiksa. "Juga apa yang terjadi dengan Tribunnews, Jakarta Post, dan Warta Kota," ujarnya.

Jokowi, kata Arif, mengatakan kesulitan polisi adalah mereka harus memproses siapapun yang melapor. Polisi, kata dia, tak bisa mengabaikan laporan. "Itu juga yang kami sampaikan karena pelapornya bukan pelapor biasa," ujar Arif.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, kata Arif, menjamin kebebasan pers namun juga harus mempertimbangkan prosedur hukum. Soal kasus yang menimpa Tempo, Jokowi, kata Arif, sempat bercanda, "Kamu sudah tenang sekarang kan," kata Arif menirukan Jokowi. Sebab, Wakil Kepala Polri Badrodin Haiti menyatakan kasus Tempo bersama kasus pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen ditunda pengusutannya.

Pada 22 Januari 2015, Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Mohamad Fauzan Rachman melaporkan majalah Tempo edisi "Bukan Sembarang Rekening Gendut" 19-25 Januari 2015. Ia melapor ke Bareskrim lantaran Tempo menulis berita tentang aliran dana Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke sejumlah pihak.

Menurut anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, saat melaporkan Tempo, Fauzan menggunakan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

TIKA PRIMANDARI