TEMPO.CO, Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan ada tiga keuntungan jika pemilihan kepala daerah serentak diundur hingga 2016. Meskipun KPU mengaku siap menyelenggarakan pilkada 2015, Husni mengatakan mundurnya pilkada lebih baik. (Baca: Pilkada Serentak 2016 Diusulkan Bulan Agustus)

"Pertama, jika diundur maka ada upaya penyempurnaan perpu melalui perubahan undang-undang," ujar Husni ketika dihubungi, Selasa, 23 Desember 2014.

Kedua, kata Husni, persiapan KPU, pemerintah, dan partai politik bisa lebih matang. Ketiga, jumlah daerah yang akan mengikuti pilkada akan bertambah karena pada 2016, ada 100 kepala daerah yang habis masa jabatannya, dua dia antaranya gubernur. "Hal ini juga bisa menghemat anggaran," ujar Husni. (Baca: Kemendagri Pangkas Tunjangan Kinerja Daerah)

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengamini efisiensi tersebut. Hasil evaluasi pilkada di Sumatera Barat dan Bali menunjukkan bahwa apabila pemilihan guberur dan bupati digabung bisa menghemat anggaran hingga 30 persen.

"Bahkan, di Sumbar, anggaran Rp 120 miliar, tapi yang dipakai hanya Rp 30 miliar," ujar Djohermansyah. (Baca: Diminta Islah, Kedua Kubu Golkar Siapkan Pilkada)

Selain itu, kata Djohermansyah, pemunduran pilkada juga berpotensi menaikkan tingkat partisipasi masyarakat. Sebabnya, masyarakat hanya perlu sekali ke tempat pemungutan suara dan bisa mencoblos dua kepala daerah.

"Jadi masyarakat tidak terlalu lelah dan kenuh ikut banyak pilkada," ujar dia.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, tahapan pilkada dimulai sepuluh bulan sebelum pemungutan suara. Apabila perpu disahkan Januari-Februari, maka pemungutan suara harus berlangsung November-Desember. KPU telah menetapkan dua calon tanggal, yakni 18 November atau 16 Desember sehingga tahap kedua dan pelantikannya dipastikan molor hingga 2016. Hal ini membuat Pemerintah dan KPU memilih pilkada serentak diundur. (Baca: Tahapan Pilkada Serentak Dimulai Februari 2015)

TIKA PRIMANDARI

Terpopuler
Bima Arya Segel Gereja, Ini Respons GKI Yasmin
Kenapa Visi Susi Lebih Jelas Dibanding Puan
Jokowi Talangi Utang Ical , 'Tak Semudah Sulap'
Kubu Agung Pilih Islah dengan Ical karena PKB
'Survei Puan Jeblok karena Anak Megawati'