TEMPO.CO, Yogyakarta - Manuver elite partai Koalisi Merah Putih merepotkan pengurus partai di daerah. Mereka merasa tak sanggup mengimbangi sepak terjang elite-elite di pusat. Akibatnya, kesepakatan politik di daerah ikut berantakan.

"Sudah sangat susah sekarang mengacu prinsip-prinsip yang disepakati koalisi pusat, terlalu dinamis," ujar Wakil Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kota Yogyakarta Untung Supriyanto kepada Tempo, Rabu, 10 Desember 2014.

Untung yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Yogya, mencontohkan manuver Partai Golkar versi Musyawarah Nasional di Bali yang awalnya menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Langsung untuk dijadikan undang-undang. (Baca: Golkar Dukung Perpu Pilkada)

Namun, selang beberapa hari kemudian Ketua Umum Golkar versi Munas Golkar di Bali, Aburizal Bakrie, tiba-tiba menerima perpu yang mengatur bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan langsung oleh rakyat. Partai anggota KMP lainnya, yaitu PAN dan Partai Demokrat, semula menyetujui pilkada melalui DPRD, memutuskan mendukung Perpu Pilkada yang diterbitkan semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Padahal, kata Untung, pilkada tidak langsung sempat menjadi alat utama perekat koalisi Prabowo Subianto di daerah. "Jika semua sudah menolak (Perpu Pilkada), ya sudah tak ada pegangan bersama lagi, rentan bubar," ujar Untung.

Untung menuturkan telah dilakukan koalisi permanen di DIY dan Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Partai anggota koalisi permanen meliputi Gerindra, Golkar, PKS, PPP, dan PAN. Cara ini sebagai bentuk penegasan kepanjangan tangan koalisi Merah Putih pusat ke daerah. Terutama untuk mensukseskan pemilu kepala daerah secara tidak langsung yang sudah diperjuangan koalisi lewat Undang-Undang tentang Pilkada. "KMP DIY sudah memetakan semua paket calon kepala daerah," kata Untung.

Untung meyakini jika pilkada langsung digelar maka diprediksi semua partai sudah tak mengurus koalisi secara penuh lagi. "Semua akan mengusung calon sendiri-sendiri, bukan calon tunggal lagi," kata dia. (Baca: Kubu Agung Laksono Rombak Fraksi Golkar di DPR)

Dalam parlemen Kota Yogyakarta, kesiapan PPP menghadapi retaknya koalisi di pusat disikapi dengan mengusulkan penyelesaian pimpinan alat kelengkapan selambat-lambatnya 24 Desember 2014. "Kami mendesak seluruh fraksi bergerak cepat untuk menyusun pimpinan, tak perlu menunggu dinamika partai agar kerja segera dimulai," kata dia.

Sampai saat ini, fraksi di DPRD Kota Yogya belum tampak tanda-tanda menyelesaikan pimpinan alat kelengkapan itu. Padahal, Rancangan APBD 2015 pekan depan sudah diserahkan Pemerintah DIY. Namun, saat ini usulan program legislatif daerah yang diusulkan pemerintah kota belum juga tersentuh akibat tidak adanya pimpinan alat kelengkapan.

Sekretaris Partai Gerindra Kota Yogyakarta Hariyanto membantah koalisi Prabowo di daerah bakal pecah. "Kami komitmen menjaga koalisi tetap utuh, karena agenda koalisi bukan hanya soal Perpu Pilkada. Masih banyak yang penting lainnya," ujar Hariyanto yang tak menyebut apa agenda lain itu.

Ketua Golkar Kota Yogya Augusnur menuturkan pengurus daerah mengikuti apa pun instruksi pusat khususnya kubu Aburizal Bakrie. "Pada dasarnya kami tetap berharap pilkada dilakukan melalui DPRD karena terlalu banyak efek buruk pilkada langsung bagi masyarakat," ujar Augus yang juga Ketua Fraksi Golkar Kota Yogyakarta itu.

PRIBADI WICAKSONO

Berita Terkait
Agung Laksono cs Tak Bisa Main Pecat Ketua Fraksi
Partai Ini Berpotensi Gagalkan Perpu Pilkada
Agung Bertemu JK, Kubu Ical: Tak Ada yang Istimewa