TEMPO.CO, Yogyakarta - Pengamat politik dari Fisipol UGM, Mada Sukmajati menilai aksi walk out (WO) anggota Fraksi Partai Demokrat saat voting Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada merupakan pelanggaran etika politik yang keterlaluan.

Menurut Mada, sikap itu semakin melemahkan kredibilitas Partai Demokrat sekaligus komitmen politiknya bagi demokrasi yang bersih dari korupsi. "Itu bunuh diri bagi Partai Demokrat, citranya dimata publik semakin memburuk," kata Mada, Jumat, 26 September 2014. (Baca: Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo)

Dia mengingatkan publik tidak akan melupakan keputusan mayoritas anggota Fraksi Partai Demokrat yang menyebabkan Pilkada lewat DPRD sah mendapatkan legitimasi melalui undang-undang. (Baca: RUU Pilkada, Demokrat Dinilai Bohongi Publik)

Apalagi sikap itu muncul setelah beberapa kali petinggi Partai Demokrat, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan mendukung Pilkada langsung. "Itu cara berpolitik yang kampungan dan machiavellian," ujar Mada. (Baca: RUU Pilkada, SBY Kecewa Voting DPR)

Padahal, menurut Mada, pembahasan RUU Pilkada merupakan momentum bagi Partai Demokrat untuk memperbaiki citranya di depan publik setelah banyak pengurusnya terjerat kasus korupsi.

Namun, dengan aksi walk out dari ruang sidang pembahasan RUU Pilkada, pada Jumat dini hari, 26 September 2014, momentum itu hilang. "Mereka blunder, rakyat tidak akan lupa," ujar dia.

Menurut Mada, Pilkada DPRD berpeluang besar memperkuat oligarki politik di daerah. Dia menilai sikap Fraksi Demokrat, yang tidak tegas menolaknya dengan aksi meninggalkan ruang sidang, menandakan partai tersebut mendukung Pilkada DPRD. "Mereka memberikan tontonan pembodohan politik bagi publik," kata dia.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM