TEMPO.CO, Jakarta - Hakim konstitusi Patrialis Akbar menilai pemilihan kepala daerah memang seharusnya dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Patrialias mengatakan pemilihan kepala daerah harus diwakilkan kepada anggota parlemen di setiap daerah.
"Karena sesuai dengan Pancasila sila keempat, yaitu permusyawaratan perwakilan," kata mantan politikus Partai Amanat Nasional itu di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ciputat, Senin, 15 September 2014. "Jadi, demokrasi yang sifatnya oleh rakyat boleh melalui DPRD." (Baca: KPK: Pilkada di DPRD Ancaman Demokrasi)
Menurut Patrialis, sistem parlemen merupakan representasi dari kekuatan rakyat. Artinya, kata Patrialis, dalam pemilihan kepala daerah memang harus dipilih DPRD yang juga perwakilan rakyat. "Tentu demokrasi perwakilan rakyat itu tidak bertentangan juga," ujar dia.
Patrialis menilai jika jabatan politik seperti Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dipilih rakyat tentu akan merepotkan. Dia juga membantah jika pemilihan kepala daerah melalui DPRD malah akan menimbulkan potensi korupsi yang sangat tinggi. Menurut dia, justru peran Komisi Pemberantasan Korupsi akan sangat terbantu dalam mengawasi jalannya pilkada yang lebih berkualitas. (Baca: Aksi Mendukung Pilkada Langsung Menular ke Lima Kota)
Menurut Patrialis, KPK akan lebih mudah mengawasi pemilihan lewat DPRD karena hanya melibatkan 50 pemilih. Namun, Patrialis mengatakan pernyataannya ini merupakan pendapat pribadi. Ia tak ingin pendapatnya dinilai sebagai representasi dari argumen Mahkamah Konstitusi.
