Dua warga memasukkan surat suara dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di TPS Kelurahan Sumerta Kelod, Denpasar, Bali, Selasa (4/5). ANTARA/Nyoman Budhiana
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan membuat pembangunan nasional kian terhambat. Sebab, program-program pemerintah yang akan dilaksanakan pemerintahan Joko Widodo kemungkinan tidak didukung kepala-kepala daerah, yang notabene berasal dari partai Koalisi Merah Putih.
“Rakyat harus menolak penghapusan pilkada secara langsung ini,” kata Jerry dalam pesan singkat yang diterima Tempo, Selasa malam, 9 September 2014. (Baca: LSI: 81,53% Massa Prabowo Setuju Pilkada Langsung)
Rakyat di daerah, menurut Jerry, harus melawan keinginan partai-partai yang ingin menghapus pilkada langsung. Sebab, hal itu merupakan upaya elite partai politik untuk menguasai daerah. Pilkada oleh DPRD akan membuat orang-orang baik yang disukai oleh rakyat akan sulit untuk maju menjadi kepala daerah, karena para kandidat akan ditentukan sepenuhnya oleh segelintir orang partai yang ada di DPRD. (Baca: Koalisi Merah Putih Dinilai Bermimpi Soal Pilkada)
“Ini akan sangat berbahaya bagi rakyat ke depan. Sebuah kemunduran dalam demokrasi,” kata Jerry. Menurut dia, penghapusan pilkada langsung merupakan pengingkaran terhadap kehendak rakyat dan merupakan pembunuhan demokrasi langsung oleh para wakil rakyat di DPR. (Baca juga: RUU Pilkada, Jokowi Siap Terima Ahok Jadi Sekutu)
Pekan ini, pemerintah dan DPR sedang membahas revisi Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah. Satu bagian yang hendak diubah adalah mekanisme pemilihan secara langsung. Kementerian Dalam Negeri mengusulkan pemilihan oleh DPRD. Partai Demokrat bersama beberapa partai lain pendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendukung usul tersebut. Sedangkan PDI Perjuangan berupaya agar pemilihan kepala daerah tetap secara langsung.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
