Ahmad Hidayat Mus Ditetapkan sebagai Gubernur Maluku Utara

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Senin, 18 November 2013 05:54 WIB

Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Ternate - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara menetapkan pasangan Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Penetapan itu merupakan hasil rapat pleno rekapitulasi suara sembilan kabupaten kota, kemarin.

Dalam rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan Gubernur Maluku Utara, Pasangan Hidayat-Hasan memperoleh 268.661 suara atau 50,97 persen. Dia unggul di tiga kabupaten. Adapun pasangan Abdul Gani Kasuba-Muhammad Natser memperoleh 258.459 suara atau 49,03 persen dan unggul di enam kabupaten/kota.

”Partisipasi pemilih pada putaran kedua cukup tinggi,” kata Ketua KPU Maluku Utara Mulyadi Totopoho di Sofifi, kemarin. Total suara yang direkap mencapai 545.659 suara, dengan rincian suara sah 527.120 suara dan tidak sah 18.539 suara.

KPU, kata Mulyadi, akan menyerahkan hasil penetapan ke Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku Utara. “Tapi, (itu dilakukan) jika tidak ada calon yang keberatan atas keputusan ini,” ujarnya.

Pasangan Abdul Gani Kasuba-Muhammad Natser Thaib menolak keputusan tersebut. Juru bicara pasangan itu, Dino Umahuk, mengatakan penetapan KPU Maluku Utara didasari dokumen yang diragukan keabsahannya. Padahal, KPU sebelumnya menemukan dokumen 119 tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Kepulauan Sula diduga terjadi penggelembungan suara. “Dokumen penghitungan suara di Sula dipenuhi Tipp-Ex dan coretan,” kata Dino kemarin.


BUDHY NURGIANTO


Berita Terpopuler:
Jonas Minta Maaf, FPI Tetap Ingin Dia ke Penjara

Erick Thohir Ingin Boyong Messi ke Inter

Mariah Carey Merasa Dibohongi di Idol

Jonas Mengaku Telah Menikah dan Masuk Islam

Cara Menghindari Cyber Crime

20 Perusahaan Berfasilitas Gratis Terbaik di AS







Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya