TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menilai Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih juga belum maksimal melayani masyarakat. Dalam catatan Ombusdman sejak 2008, Polri menempati posisi dua instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat terkait buruknya kinerja pelayanan.
Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, menyebutkan, sampai September 2013, pihaknya menerima 383 aduan terkait pelayanan Kepolisian. "Jumlah itu adalah indikator betapa buruknya layanan Kepolisian," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 8 November 2013.
Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardana, menegaskan harus ada tindak lanjut terhadap pengaduan-pengaduan tersebut. Itu penting, kata dia, untuk membangun kembali citra dan kepercayaan terhadap polisi.
"Polisi sudah berupaya mereformasi birokrasi, tapi belum menyentuh kondisi dan perilaku pelayanan paling bawah," kata Danang.
Hari ini, Kamis, 8 November 2013, Ombudsman dan Polri melakukan rapat koordinasi terkait upaya peningkatan pelayanan publik tersebut. Rapat diharapkan bisa menghasilkan standar pelayanan, khususnya dalam bidang pelayanan SIM, pengurusan administrasi BPKB, STNK, dan TNKB.
Lihat contoh layanan yang dilakukan polisi di sini.
TRI ARTINING PUTRI
Berita terkait
Dugaan Maladministrasi Seleksi Anggota Bawaslu Solo Dilaporkan ke Ombudsman RI
27 Agustus 2023
Latar belakang pelaporan itu berkaitan dengan adanya kejanggalan dalam tahapan seleksi anggota Bawaslu Kota Solo.
Baca SelengkapnyaOrang Tua Keberatan Uang Sekolah, Ombudsman NTT: Bedakan Pungutan dan Sumbangan
4 Agustus 2023
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton mengingatkan penyelenggara sekolah.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Temukan Administrasi Tanah IKN Kacau, Berikut Seluk-beluk Lembaga Ombudsman
30 Juli 2023
Ombudsman kemudian menyarankan agar pemerintah lebih memperjelas semua wilayah IKN sebelum ibu kota baru ini terbentuk.
Baca SelengkapnyaOmbudsman: Insentif Kendaraan Listrik Dinanti Masyarakat
14 Februari 2023
Jajak pendapat Komisi Ombudsman menunjukkan, 90 persen responden menyatakan setuju dengan pemberian insentif kendaraan listrik bagi konsumen.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Umumkan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah
29 Desember 2021
Acara Ombudsman ini dilakukan sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca SelengkapnyaKapolri Listyo Sigit Soroti Viral Tagar Percuma Lapor Polisi
29 Desember 2021
Kapolri Listyo Sigit berharap tagar itu menjadi motivasi bagi Polri untuk memperbaiki kinerjanya ke depan.
Baca SelengkapnyaCegah Penyelewengan Subsidi Pupuk, Ombudsman Sarankan Ada Tim Pengawas Gabungan
30 November 2021
Ombudsman Republik Indonesia menyarankan pembentukan tim pengawas gabungan untuk mencegah adanya penyelewengan dari program pupuk bersubsidi.
Baca SelengkapnyaKapolda NTT Pecat 13 Polisi
28 Oktober 2021
Polisi itu di antaranya terlibat tindakan asusila dan menelantarkan keluarga.
Baca SelengkapnyaProfesionalisme Disorot, Polri Ajak Warga Awasi Kinerja Anggotanya
19 Oktober 2021
Ferdy Sambo mengajak seluruh lapisan masyarakat agar tidak ragu dan ikut serta berperan aktif mengawasi kinerja anggota polri di lapangan
Baca SelengkapnyaKesedihan Novel Baswedan: Pemerintah Diam, Wibawa Hukum Jatuh
1 Oktober 2021
Novel Baswedan dkk per 30 September tak lagi sebagai pegawai KPK. Ia mengatakan sedih, bukan karena dirinya diberhentikan pimpinan KPK.
Baca Selengkapnya